Terkendala Regulasi, Disdikbud Mahulu Tak Bisa Salurkan Bantuan Keuangan pada Sejumlah TK

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Disdikbud Mahulu) menghadapi kendala dalam merealisasikan bantuan pendidikan, khususnya dalam bentuk keuangan, sarana prasarana bangunan gedung, dan fasilitas penunjang lainnya.

Kendala ini terutama dirasakan pada satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK) yang belum memiliki status kelembagaan seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

‎‎Kasi PAUD Disdikbud Mahulu, Nalau mengatakan, bahwa saat ini banyak TK di Mahulu yang masih bergantung pada swadaya masyarakat atau yayasan tertentu dalam pengelolaannya.

Akibatnya, fasilitas pembelajaran masih terbatas dan jauh dari standar ideal yang diharapkan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam proses pembelajaran.

BACA JUGA: DPRD Mahulu Dorong Koperasi Merah Putih untuk Tekan Pengangguran dan Tingkatkan Kesejahteraan

BACA JUGA: Hidayatullah Mahulu Komitmen Cetak Generasi Berkualitas di Tengah Keterbatasan Gedung Sekolah

”Kita berharap ada perubahan regulasi atau upaya penyamaan status kelembagaan bagi TK agar dapat memperoleh alokasi bantuan pendidikan secara legal dan berkelanjutan. Hal ini penting demi pemerataan kualitas pendidikan sejak usia dini di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu,” ujar Nalau, Selasa (10/6/2025).

Selain dukungan sarana fisik, akses terhadap bantuan keuangan juga diperlukan untuk operasional dan pengembangan kurikulum di tingkat TK.

Menurutnya, jika status kelembagaan dapat ditingkatkan, maka berbagai jenis bantuan yang selama ini tertahan bisa segera direalisasikan tanpa melanggar aturan yang berlaku.

‎‎”Pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap penguatan sektor pendidikan di semua jenjang. Dengan status TK yang lebih jelas, diharapkan proses pembinaan dan pemberian bantuan dari pemerintah bisa berjalan lebih lancar dan tepat sasaran,” jelasnya.

BACA JUGA: DPRD Nilai Alokasi APBD Mahulu Belum Menyentuh Kebutuhan Dasar Masyarakat

BACA JUGA: Notaris di Mahulu Terbatas, Pengurusan Legalitas Hukum Koperasi Merah Putih Ikut Terkendala

Ketiadaan status resmi yang setara dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah membuat TK di Mahulu sulit menerima bantuan dari pemerintah daerah.

Meski keberadaannya penting sebagai fondasi pendidikan anak usia dini, regulasi yang berlaku membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan. “Kita mau bantu, tapi kan kendala di aturannya itu,” tutupnya.

Sumber: