Reses Masa Sidang III, Devung Paran Terima Aspirasi Masyarakat soal Jalan Menuju Perbatasan

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur dasar saat melaksanakan reses masa sidang III di Kecamatan Long Pahangai. 

Aspirasi paling dominan berkaitan dengan pembangunan akses jalan darat menuju wilayah perbatasan.

Masyarakat menilai pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan mendesak mengingat akses yang selama ini hanya dapat ditempuh melalui Sungai Mahakam dengan tingkat risiko tinggi. 

Kondisi tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

BACA JUGA: Penuh Keakraban, Ketua DPRD Mahulu Ngopi Bareng Wartawan

BACA JUGA: Ketua DPRD Mahulu Harap Bupati dan Wabup Baru Mampu Wujudkan Perubahan Pembangunan

“Kemarin itu saya reses di wilayah Kecamatan Long Pahangai. Dari kegiatan itu rata-rata mereka (masyarakat, red) sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan darat yang memadai. Jadi itu yang paling prioritas mengingat letak geografis kita di Mahulu ini yang sangat sulit dijangkau,” ungkap Devung Paran saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2025).

Devung menjelaskan, akses jalan yang memadai akan memperlancar aktivitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Selama ini, keterbatasan infrastruktur berdampak pada harga kebutuhan yang tinggi hingga menimbulkan kelangkaan.

“Jadi yang paling dibutuhkan masyarakat di sana adalah jalan. Itu yang paling prioritas, karena kalau jalannya bagus, pastinya aktivitas perekonomian juga lancar, seperti distribusi bahan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat adalah peningkatan perhatian di sektor pendidikan, terutama mengenai transparansi program beasiswa pemerintah daerah. 

BACA JUGA: Fraksi DPRD Mahulu Dorong Pemerintah Maksimalkan Pendapatan Daerah

BACA JUGA: DPRD Mahulu Pertanyakan Urgensi Pelantikan Puluhan Pejabat, BKPSDM: Prosesnya Itu Sudah Sesuai Aturan

Devung menyebut informasi penerimaan beasiswa sering terlambat diterima masyarakat perbatasan karena keterbatasan jaringan internet.

“Kalau dari sektor pendidikan mereka meminta supaya ada transparansi soal program beasiswa. Karena kadang mereka baru mendapatkan informasi H-2 bahkan H-1 sebelum penutupan, padahal ada dokumen yang harus dipersiapkan. Karena jaringan di perbatasan kan sangat sulit,” tuturnya.

Sumber: