Disebut Jarang Hadir Rapat Penting, Sekda Kutim akan Benahi Pola Komunikasi Pemerintahan

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Sekretaris Daerah (sekda) Kutim Rizali Hadi angkat bicara. Setelah ia dinilai jarang hadir dalam sejumlah agenda penting seperti pembahasan APBD dan rapat koordinasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, akhirnya menanggapi sorotan publik terkait kinerjanya selama satu tahun terakhir.

Dirinya tidak bermaksud mengabaikan peran koordinatif dengan lembaga legislatif maupun masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa berbagai tugas langsung dari Bupati Kutai Timur sering kali menyita waktu dan tenaga, sehingga menyulitkan dirinya hadir di semua forum.

“Jujur saya tidak pernah punya niat untuk menghindar atau tidak hadir. Tapi memang ada banyak agenda dan tugas penting dari Bupati yang harus saya selesaikan segera,” jelas Rizali saat di konfirmasi, Kamis 31 Juli 2025.

Rizali menyadari bahwa ketidakhadirannya dalam sejumlah forum publik telah menimbulkan berbagai spekulasi dan ketidakpuasan.

Karena itu, ia berinisiatif melakukan perbaikan, khususnya dalam pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif, serta dengan masyarakat secara umum.

“Saya memahami bahwa komunikasi yang baik adalah kunci dari pemerintahan yang efektif. Maka itu, kami akan mulai memperbaiki pola komunikasi internal dan eksternal secara menyeluruh,” katanya.

Sebagai langkah awal, Rizali menyatakan akan segera mengevaluasi sistem kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Khususnya yang berkaitan dengan jadwal kehadiran di beberapa angenda.

Ia juga mengatakan dirinya perlu penyesuaian dalam mekanisme kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim.

Menurutnya, TAPD memiliki peran sentral dalam proses pembangunan daerah, sehingga koordinasi di dalamnya harus diperkuat.

“Evaluasi TAPD menjadi salah satu prioritas. Bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi juga bagaimana komunikasi antaranggota TAPD dan dengan DPRD bisa lebih lancar dan saling memahami,” tegas Rizali.

Lebih jauh, ia menyampaikan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Sumber: