SPI KPK 2025 Tempatkan Kukar di Zona Rentan Korupsi, Inspektur Klaim Partisipasi Responden Rendah

BACA JUGA: Angka Stunting Kukar Turun jadi 14,2 Persen, Terendah Se-Kaltim

Heriansyah menambahkan, bahwa capaian survei kepuasan masyarakat di beberapa OPD pelayanan Kukar sejatinya sudah berada pada level yang cukup baik, sehingga seharusnya dapat menjadi modal untuk meningkatkan skor SPI.

“Di PTSP misalnya, survei kepuasan masyarakat sudah di atas 91 persen, yang menunjukkan layanan semakin terbuka dan ruang untuk pungutan liar maupun suap semakin sempit,” ujarnya.

Selain mendorong partisipasi publik, Inspektorat Kukar juga memperkuat pengawasan internal melalui audit penggunaan dana desa yang dilakukan dengan metode sampling akibat keterbatasan jumlah personel pengawas.

“Kita melakukan pemeriksaan dana desa secara sampling, dengan memetakan terlebih dahulu desa yang memiliki anggaran besar dan tingkat risiko tinggi,” jelas Heriansyah.

BACA JUGA: 53 Desa di Kukar Masih Menunggu Cairnya Dana Desa Tahap II, DPMD Pastikan Lancar

Ia menyebutkan, bahwa pengawasan tersebut dijalankan melalui 3 core business Inspektorat, yakni assurance quality atau penjaminan kualitas, consulting atau konsultasi, serta pencegahan anti-korupsi yang menjadi fokus utama dalam menutup celah penyimpangan.

“Laporan dari desa cukup banyak, dan ada yang harus kita tindaklanjuti melalui audit investigasi hingga pemeriksaan potensi kerugian keuangan negara,” katanya.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Kukar juga menjalin koordinasi erat dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara (Kejari Kukar) sebagai aparat penegak hukum di daerah.

“Jika ada laporan masyarakat yang masuk ke Kejari, biasanya akan diarahkan ke Inspektorat untuk dilakukan audit internal, dengan prioritas pada proses pemulihan apabila ditemukan kecurangan,” ungkapnya.

BACA JUGA: 17 Jabatan Eselon II Pemkab Kukar Masih Kosong, Proses Asesmen Sedang Berjalan

Meski berada di zona rentan berdasarkan SPI KPK 2025, tren peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kutai Kartanegara menunjukkan sinyal perbaikan, dengan capaian naik dari 73 persen pada 2023, menjadi 76,11 persen pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 77,24 persen pada 2025, yang diharapkan dapat sejalan dengan penguatan integritas dan partisipasi publik ke depan.

Sumber: