Serapan Anggaran Disebut Masih Rendah, Dinas PUPR Kubar Beberkan Alasannya

BACA JUGA:RSUD HIS Kutai Barat Tambah Dokter Spesialis Bedah Saraf, Pasien Tak Perlu Dirujuk Keluar Daerah

“Upaya PUPR sudah mengajukan tinjauan melalui telaahan staf bulan Juni dan September terkait kondisi dan opsi solusi terkait masalah berulang,” kata Leonard.

Pendekatan ini dilakukan agar setiap paket pekerjaan yang diajukan dapat dilaksanakan tepat waktu, tetap sesuai aturan, dan menjaga kualitas pelaksanaan.

Meski prosesnya bertahap, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran secara bertahap hingga akhir tahun.

"Semua paket pekerjaan tidak bisa langsung dieksekusi karena harus melalui tahapan pemilihan penyedia dan evaluasi teknis sesuai aturan. Ini yang membuat serapan di bawah 50 persen,” tambahnya.

BACA JUGA:Serapan Anggaran di PUPR Kubar Masih Rendah, Ini Masukan dari Legislator

Fokus Dinas saat ini adalah menyiapkan paket pekerjaan yang dapat dilanjutkan hingga akhir tahun agar potensi SilPA diminimalkan.

Leonard menekankan, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak terus diawasi secara internal.

BACA JUGA:Evaluasi Kinerja OPD dalam Penyerapan Anggaran Jadi Fokus DPRD Kutai Barat untuk Hindari Silpa

“Kami memantau secara ketat agar setiap paket bisa berjalan sesuai rencana. Ini bagian dari upaya memastikan serapan anggaran maksimal tanpa menimbulkan SilPA di akhir tahun,” tegas Leonard.

Leonard juga menegaskan bahwa persepsi publik yang menilai rendahnya serapan anggaran sebagai indikator lemahnya kinerja sebaiknya dilihat secara lebih luas.

Faktor administratif, pergantian pimpinan, dan efisiensi anggaran dituding menjadi penyebab, bukan semata-mata kinerja Dinas PUPR.

“Biar publik menilai sesuai data yang terlihat. Kami fokus pada langkah internal agar anggaran bisa terserap maksimal,” tutup Leonard.

Sumber: