APBD Perubahan Kutai Barat Disahkan, Fraksi Golkar Wanti-wanti Risiko Administrasi

Menurutnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar pada tahun 2026.

BACA JUGA:DPRD Kukar Koreksi Ketat APBD Perubahan 2025

SiLPA yang tinggi sering kali menjadi catatan kurang baik karena menunjukkan tidak optimalnya realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Meski begitu, Fraksi Golkar tetap menyampaikan agar pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin.

Zainuddin menekankan pentingnya perencanaan yang terukur, kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pengawasan menyeluruh agar anggaran tidak terbuang percuma.

“Harapan kami, meski waktunya sempit, pemerintah bisa merencanakan dan melaksanakan dengan optimal. Jangan sampai dana yang sudah ditetapkan ini hanya tersisa tanpa manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

BACA JUGA:Angela-Suhuk Resmi Dilantik Jadi Bupati Mahulu Periode 2025-2030, Begini Pesan Gubernur Kaltim

Ia juga mengingatkan agar belanja daerah yang besar diarahkan sesuai kebutuhan prioritas.

Belanja modal sebesar Rp1,56 triliun misalnya, diharapkan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur dasar.

Sementara belanja operasi senilai Rp2,74 triliun harus dikelola efisien untuk mendukung layanan publik.

Sikap kritis Golkar ini mencerminkan kewaspadaan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran yang besar dinilai tidak cukup hanya disahkan, melainkan harus benar-benar dijalankan dengan baik di lapangan.

BACA JUGA:DPRD Paser Inisiasi Perda Pondok Pesantren untuk Kesejahteraan Santri

Serapan yang rendah dikhawatirkan menunda pembangunan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Dengan demikian, meskipun ikut menyetujui APBD-P 2025, Fraksi Golkar menekankan perlunya langkah ekstra agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif.

Sumber: