Wacana Pemekaran Benua Raya Menguat, Panitia Sebut Lahir dari Aspirasi Masyarakat

BACA JUGA: Komisi C DPRD Kutim Dorong Pemekaran Kutai Utara, Dinilai Layak Berdiri Sendiri

Wacana pemekaran Benua Raya sebenarnya bukan hal baru. Menurut Syanghai, inisiatif awal telah muncul sejak era tokoh-tokoh terdahulu, seperti almarhum Tarnayo dan Batirama. Namun, gagasan itu sempat tenggelam seiring perjalanan waktu.

Kebangkitan semangat perjuangan dimulai pada 18 Agustus 2019, tepat setelah Syanghai dan sejumlah tokoh lokal mengikuti kontestasi politik legislatif. 

“Kami berpikir perjuangan membangun daerah tidak harus melalui DPR. Kenapa tidak melanjutkan program orang-orang tua terdahulu? Dari situlah kami bentuk panitia di rumah saya di Kampung Cepedas, lengkap dengan berita acara dan struktur. Saat itu Pak Arli terpilih sebagai ketua, saya sebagai sekretaris,” ungkapnya.

Meski sempat terkendala pandemi COVID-19 hingga lebih dari dua tahun, perjuangan itu tak padam. Panitia terus bergerak dengan biaya swadaya tanpa bergantung pada pihak ketiga. 

BACA JUGA: Pemekaran Kabupaten Sangkulirang Masuki Tahap Finalisasi, Siap Masuk Paripurna DPRD

“Kami tidak bisa cepat karena memang semua biaya dari kami sendiri. Tapi walau pelan-pelan, kami tetap berjalan,” tegasnya.

Menurutnya, respons dari pemerintah daerah disebut cukup positif. Bupati Kutai Barat saat itu, FX Yapan, maupun Ketua DPRD, memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemekaran Benua Raya. Hanya saja, ada catatan teknis yang perlu dipenuhi.

“Waktu itu Pak Yapan menyatakan mendukung. Ketua Dewan juga sama. Hanya mereka meminta kami melengkapi persyaratan administratif. Kalau syarat sudah lengkap, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menolak. Tapi kalau masalahnya justru dari kami, mereka tidak mau disalahkan,” jelas Syangsai.

Pernyataan itu, lanjutnya, menjadi titik awal konsolidasi panitia agar perjuangan berjalan lebih terarah. 

BACA JUGA: Dukung Pemekaran Kutai Utara, Mahyunadi Akan Konsolidasikan Tim

Hingga kini, proses pelengkapan dokumen terus dilakukan sembari menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah maupun pusat.

Syanghai menekankan, wacana Benua Raya bukan sekadar kepentingan elit, melainkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah perbatasan Kutai Barat. 

Banyak warga dari kampung-kampung jauh seperti Tanjong Soke atau Lempeng Beraya merasakan langsung dampak keterisoliran.

“Kalau ada keluarga sakit, mereka bisa makan waktu panjang di perjalanan, bahkan harus bermalam di jalan. Bayangkan betapa sulitnya kondisi ini. Maka dengan adanya pemekaran, pelayanan publik akan lebih dekat dan pembangunan lebih merata,” ucapnya.

Sumber: