Wacana Pemekaran Benua Raya Menguat, Panitia Sebut Lahir dari Aspirasi Masyarakat

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Wacana pembentukan daerah otonom baru (DOB) dengan nama Benua Raya kembali mencuat. 

Ide pemekaran wilayah yang berawal dari inisiatif tokoh-tokoh lokal sejak lama ini, disebut sebagai jawaban atas kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan Kutai Barat yang masih sulit dijangkau.

Sekretaris Panitia Persiapan Pembentukan Benua Raya, Syanghai, mengungkapkan gagasan ini lahir dari keresahan masyarakat yang selama puluhan tahun menghadapi hambatan akses transportasi, kesehatan, hingga pendidikan. 

“Banyak daerah yang masih terisolasi, warga bahkan harus tidur di jalan kalau mau membawa keluarga sakit ke luar kampung karena akses jalan rusak. Dengan pemekaran, pembangunan bisa lebih terasa karena wilayahnya lebih kecil dan mudah dijangkau,” ujarnya kepada NOMORSATUKALTIM, Senin, 15 September 2025.

BACA JUGA: Ketua DPRD Kutai Barat Tolak Wacana Pemekaran Benua Raya, Sebut Tak Ada Urgensi

Syanghai menceritakan, sebelum terbentuknya istilah Benua Raya, pihaknya sempat berkonsultasi dengan Profesor Loren, salah seorang akademisi nasional yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. 

Dalam perbincangan tersebut, muncul keberatan jika menggunakan kata “benua” dalam konteks etnis.

“Kalau benua dimaknai etnis, Presiden Jokowi tidak bisa menerima. Tapi ketika kami jelaskan bahwa benua artinya pulau, nusantara, atau kampung, maka beliau tidak keberatan. Dari situlah muncul nama Benua Raya, yang kini menjadi payung hukum badan perjuangan kami,” jelasnya.

Menurut Syanghai, penamaan ini menjadi penting agar perjuangan masyarakat tidak dipandang semata-mata sebagai identitas kultural, melainkan sebagai solusi pembangunan yang inklusif bagi seluruh warga.

BACA JUGA: Wacana Pemekaran Daerah di Kaltim, Pengamat Ingatkan Risiko tanpa Kajian Serius

Ia menambahkan, wilayah yang digadang masuk dalam Benua Raya, di antaranya Kecamatan Bongan dan sekitarnya. 

Kawasan tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena bersinggungan langsung dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengapa percepatan pembangunan melalui pemekaran menjadi kebutuhan mendesak.

“Dengan adanya sarana transportasi yang lebih baik, otomatis roda perekonomian akan berjalan baik. Harapan kami sederhana, masyarakat bisa menikmati pembangunan dan kesejahteraannya meningkat, meskipun tidak harus sempurna,” tutur Syanghai.

Sumber: