Inspektorat Kubar Tegaskan Tidak Pernah Menahan Kasus: Harus Kita Uji Dulu

BACA JUGA: Petinggi Kampung Tondoh Bantah Tak Jalankan Putusan Pengadilan, Klaim sudah Laksanakan Prosedur

“Biasanya, pelapor datang lagi setelah kami mulai proses. Mereka bawa informasi baru, bahasa baru, bahkan dokumen baru. Jadi prosesnya menjadi panjang karena kami harus uji ulang semuanya,” terangnya.

Selain itu, Inspektorat juga menghadapi tantangan beban kerja yang tinggi. 

Selain menangani laporan masyarakat, lembaga ini juga diberi mandat untuk melakukan audit reguler terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan review anggaran pemerintah daerah sebelum pelaksanaan program.

“Kami tidak hanya memeriksa kasus-kasus aduan, tapi juga melakukan audit rutin dan review anggaran semua OPD. Ini menyita waktu dan tenaga kami,” ujar Suhardani

BACA JUGA: Pemkab Kubar Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Pajak Daerah, DPRD Bentuk Pansus

BACA JUGA: Posko KKN Unmul di Kampung Adat Pepas Eheng Dibobol Maling

Terkait estimasi penyelesaian kasus-kasus yang sedang berjalan, Suhardani menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan beberapa kasus bisa rampung dalam tahun ini. 

Namun ia menegaskan, prioritas utama tetap pada keakuratan hasil, bukan kecepatan.

“Kami tidak menahan-nahan kasus. Sepanjang data dan fakta tersedia, pasti kami proses. Tapi kalau belum lengkap, ya kami kumpulkan lagi sampai cukup untuk menyimpulkan,” katanya.

Suhardani menambahkan, pendekatan Inspektorat bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga berperan mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas. 

BACA JUGA: Polres Kutai Barat Gelar Apel Siaga Karhutla, Kapolres Tegaskan Respons Cepat dan Tegas Hadapi Ancaman

BACA JUGA: Kasus Internal Petinggi Kampung Tondoh, Pemkab Kubar Serahkan ke Kecamatan

Karena itu, pihaknya tidak serta-merta mengumumkan detail laporan ke publik.

“Kalau informasi belum valid lalu diumbar, dampaknya bisa serius. Di kampung, bisa terjadi perpecahan, bahkan kekerasan antarwarga. Kami juga khawatir soal itu,” ucapnya.

Sumber: