RPJMD Kutai Barat Disetujui, DPRD Soroti SiLPA dan BUMD Tidak Produktif
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menandatangani persetujuan bersama RPJMD 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD.-eventius/disway kaltim-
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan efektivitas BUMD pun diusulkan sebagai langkah penting.
"Selain itu, sektor pariwisata perlu didorong lebih maksimal. Kita memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, tapi belum dikelola dengan baik. Ini potensi besar yang bisa menjadi sumber PAD baru bila dikelola profesional," tambahnya.
Tak kalah penting, sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian dari Fraksi GDK.
Meny mengungkapkan bahwa laporan Kementerian Pendidikan menempatkan kompetensi guru di Kutai Barat pada peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
"Kualitas pendidikan adalah fondasi pembangunan jangka panjang. Kami mendorong adanya pelatihan berkelanjutan dan pemerataan guru berkualitas hingga ke kampung-kampung," katanya.
Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan.
Menurutnya, Pemkab Kubar harus menjadikan ini prioritas dengan memperbaiki fasilitas dan tata kelola rumah sakit serta puskesmas.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dalam pidato resminya mengapresiasi dukungan DPRD yang telah menjalankan peran strategis dalam mengawal pembangunan daerah.
"Dokumen RPJMD ini merupakan haluan pembangunan lima tahun ke depan, yang mencakup visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah," ujar Bupati Edwin.
BACA JUGA:Bupati Kutai Barat Tinjau Lokasi Kebakaran Long Iram, Bantuan Rp15 Juta per-KK Siap Disalurkan
BACA JUGA:Kerajinan Tangan Ibu Papang jadi Magnet Pengunjung di PEDA KTNA XI Kaltim
Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD telah melalui tahapan panjang dan demokratis.
Mulai dari penajaman visi dan misi kepala daerah, konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
"Kita harapkan RPJMD ini bisa menjadi acuan dalam menyusun kebijakan strategis, perencanaan program, dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa implementasi RPJMD tidak akan berjalan efektif tanpa sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta dukungan aktif masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
