APBD Kutai Kartanegara Turun, Rendi: Perusda Jangan Hanya Minta Tambahan Modal, tapi Lebih Kreatif

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, mengingatkan seluruh Perusahaan Daerah (Perusda) agar tidak hanya bergantung pada bantuan modal dari pemerintah.

Pesan itu disampaikan Rendi seiring turunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2026 yang hanya mencapai Rp7,5 triliun, atau turun dibanding tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Rendi menegaskan, Perusda agar mulai mengubah cara berpikir dan beradaptasi dengan kondisi keuangan daerah yang tengah efisien.

Menurutnya, saat pemerintah sedang melakukan pengetatan anggaran, semua pihak termasuk BUMD atau Perusda harus menunjukkan inisiatif dan strategi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

BACA JUGA: APBD Kukar 2026 Turun Jadi Rp7,5 Triliun, Pembangunan Tetap Mengacu RPJMD

BACA JUGA: Pemkab Kukar Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Normalisasi Irigasi dan Jalan Tani Loa Ipuh

“Perusda juga harus sadar diri. Jangan hanya penyusutan modal yang diminta terus. Sekarang saatnya inisiatif dan kreativitas itu menyala. Kutai Kartanegara sedang efisiensi besar-besaran, jadi Perusda harus bisa berkolaborasi dan punya visi yang sama untuk meningkatkan PAD ke depan,” tegas Rendi Solihin, belum lama ini.

Ia menjelaskan, menurunnya APBD bukan hal yang perlu ditakuti berlebihan, melainkan momentum untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah.

Pemerintah bersama DPRD Kukar disebut telah melakukan perencanaan matang agar program pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.

“Sebenarnya ada langkah-langkah yang kita optimalkan di tengah efisiensi ini. Memang menurunnya APBD sempat membuat kita cemas, apakah sanggup membiayai Kukar di tahun depan. Tapi kami optimistis dengan pengalokasian yang baik dan kolaborasi bersama DPRD serta TAPD, semua bisa berjalan lancar di 2026,” ujarnya.

BACA JUGA: Terdampak Batubara, APBD Kukar 2026 Diproyeksi Anjlok di Angka Rp7 Triliun

BACA JUGA: Pelaku Usaha Rekanan Pemkab Kukar Wajib Gunakan Rekening Bankaltimtara

Rendi juga menambahkan, kondisi ini bukan hal baru bagi Kukar. Ia mengingatkan, bahwa pada masa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, APBD daerah juga sempat berada di angka Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.

Namun, dengan pengelolaan yang hati-hati, anggaran itu tetap mampu mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas.

Sumber: