Terdampak Batubara, APBD Kukar 2026 Diproyeksi Anjlok di Angka Rp7 Triliun

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 akan mengalami penurunan cukup drastis, hanya di kisaran Rp7 triliun.

Prediksi ini menunjukkan penurunan tajam APBD Kukar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang sempat menembus angka Rp10 triliun lebih. 

Salah satu penyebab utama penurunan APBD Kukar adalah anjloknya harga batu bara global yang berdampak langsung terhadap dana bagi hasil dari sektor pertambangan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menilai kondisi ini menjadi momentum untuk segera mengurangi ketergantungan terhadap dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam dan mulai memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

BACA JUGA: Ketergantungan DBH Tambang dan Migas Ancam PAD, Kukar Gali Potensi Lain

BACA JUGA: Pemprov Diminta Selektif Berikan Izin Lingkungan Tambang, DPRD Kaltim Soroti Kerusakan yang Terjadi

“Kita terlalu lama bergantung pada dana bagi hasil, jadi saat harga batu bara jatuh, APBD kita ikut terhantam,” ujarnya, Selasa, 24 Juli 2025.

Ia menyampaikan bahwa saat ini struktur keuangan Kukar masih didominasi oleh tiga komponen utama, yakni PAD, retribusi, dan dana bagi hasil. 

Namun yang paling dominan selama ini tetap berasal dari dana transfer pusat, sehingga PAD dan retribusi perlu ditingkatkan secara signifikan.

Menurutnya, Pemkab Kukar telah menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memetakan potensi pendapatan yang bisa digali di masing-masing sektor. 

BACA JUGA: APBD Kukar 2025 Sudah Disahkan Rp 12 Triliun, Untuk Apa Saja Itu...

BACA JUGA: APBD Kukar Capai Rp 14 T Tahun Depan, Anggota DPRD Ini Minta Biaya BPJS Digratiskan

Termasuk dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan retribusi layanan.

“Target kita jelas, PAD harus kembali menyentuh angka di atas Rp1 triliun. Sekarang saja masih di bawah Rp500 miliar,” terang Aulia.

Sumber: