Ketergantungan DBH Tambang dan Migas Ancam PAD, Kukar Gali Potensi Lain

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mewaspadai dampak serius dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menyusul turunnya harga batu bara dan kebocoran distribusi bahan bakar yang tidak tercatat atas nama Kukar.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu komponen utama pendapatan daerah.

Sejumlah perusahaan tambang di Kukar bahkan telah menghentikan sementara produksi karena harga komoditas yang terus merosot, memicu kekhawatiran akan menurunnya penerimaan daerah pada tahun berjalan.

“Memang struktur pendapatan kita itu ada tiga, yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan sumber lainnya. Ketergantungan kita masih tinggi pada dana bagi hasil, terutama minyak dan batu bara,” ungkap Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat ditemui seusai Rapat Paripurna, pada Senin 21 Juli 2025.

BACA JUGA: Meriah! Panggung Budaya Nusantara Hadir di Tenggarong Selama 5 Hari

BACA JUGA: Lawan Polisi di Jalan Raya, Pengedar Sabu Berakhir Diborgol

Aulia menjelaskan, bahwa turunnya aktivitas produksi tambang membuat royalti yang diterima Pemkab melalui DBH juga menurun drastis.

Oleh karena itu, Pemkab Kukar akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai strategi baru yang tidak semata bergantung pada sektor ekstraktif.

“Sekarang kita dorong agar semua perusahaan di Kukar menggunakan kendaraan berpelat Kukar. Dana bagi hasil dari situ cukup tinggi nilainya,” jelas Aulia.

Ia juga menyebut, bahwa distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang menggunakan delivery order (DO) atas nama Kukar menjadi potensi pendapatan yang perlu ditertibkan dan dimaksimalkan.

BACA JUGA: Masih Banyak Potensi PAD di Bontang yang Belum Maksimal Dimanfaatkan

BACA JUGA: Mulai Pikirkan PAD dari Sektor Pariwisata, Ini yang akan Dilakukan Pemkot Bontang

Tak hanya itu, sektor non-ekstraktif mulai digalakkan secara serius oleh pemerintah daerah. “Pariwisata, UMKM, dan pertanian kita pacu terus. Bahkan, tadi baru saja kita luncurkan program Koperasi Merah Putih sebagai strategi untuk memperkuat fiskal desa,” ungkapnya.

Menurut Aulia, melalui koperasi, desa dapat menjadi lebih mandiri secara keuangan sehingga beban pada anggaran kabupaten bisa ditekan.

Sumber: