Tanggapi Protes Masyarakat Adat soal Pemangkasan DBH, DPRD Kaltim Masih Upayakan Loby ke Pusat
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud (Hamas) saat menjelaskan follow up aspirasi masyarakat adat soal pemangkasan DBH beberapa waktu lalu.-(Disway Kaltim/ Mayang)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu tindak lanjut pimpinan dewan terkait hasil rapat dengar pendapat (RDP) mengenai pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya diprotes masyarakat adat.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menyatakan, laporan resmi hasil RDP telah disampaikan kepada pimpinan DPRD.
Menurut Sabaruddin, laporan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang hadir penuh dalam RDP bersama masyarakat adat.
Ia menegaskan belum mendapat informasi apakah pembahasan sudah dijadwalkan oleh pimpinan dewan.
BACA JUGA: Ketegangan Akar Rumput Jadi Alarm Pemangkasan DBH, Daerah Penghasil Ingin Kebijakan yang Berpihak
BACA JUGA: Kutim Disamakan dengan Daerah Non-Penghasil, DPRD Minta Penjelasan soal DBH
"Pimpinan yang hadir saat itu adalah Wakil Ketua Ibu Nanda. Beliau sudah menyampaikan dan membuat laporan kepada pimpinan DPRD soal hasil RDP kita tentang DBH. Sampai sekarang saya belum update apakah itu sudah diagendakan atau bagaimana. Mekanismenya sudah berjalan, tapi hasil akhirnya seperti apa, silakan tanyakan ke Ketua DPRD," ujarnya, Selasa (18/11/2025).
Menurut Sabaruddin, Komisi II telah menjalankan seluruh mekanisme, termasuk mendengar masukan dan penjelasan teknis soal transparansi dan penyaluran DBH. Namun tindak lanjut tetap berada di kewenangan pimpinan DPRD. Komisi II kini menunggu instruksi berikutnya.
"Kalau ditanya sejauh mana, yang jelas laporan sudah masuk. Tinggal pimpinan menjadwalkan. DBH ini menyangkut kepentingan publik, jadi kami berharap ada tindak lanjut cepat," katanya.
Ia menyebut ada sejumlah catatan kritis dalam RDP sebelumnya, seperti keterlambatan informasi penyaluran DBH, perbedaan data, dan permintaan peningkatan transparansi dari pemerintah pusat. Dengan kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat turunnya Transfer ke Daerah (TKD), kepastian terkait DBH dinilai makin mendesak.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.-(Disway Kaltim/ Mayang)-
BACA JUGA: DBH Terpotong Hampir Rp1,3 Triliun, DPRD Kota Balikpapan Siapkan Skenario Efisiensi
BACA JUGA: Protes DBH Dipangkas, Forum Aksi Rakyat Kaltim Ancam Blokir Sungai Mahakam
"Masyarakat menunggu kepastian. Kita sudah lakukan bagian kita, dan sekarang tinggal bagaimana pimpinan menjadwalkannya," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
