Tanggapi Protes Masyarakat Adat soal Pemangkasan DBH, DPRD Kaltim Masih Upayakan Loby ke Pusat

Sabaruddin juga berharap koordinasi antara pimpinan dewan dan komisi dapat dipercepat agar pembahasan tidak berlarut-larut.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengatakan belum menerima laporan resmi terkait hasil koordinasi soal DBH yang disuarakan masyarakat adat. 

FRAKSI sebelumnya meminta DPRD mendesak pemerintah pusat agar pemotongan DBH tidak terlalu besar.

BACA JUGA: Supaya Tak Tergantung DBH, DPRD Kukar Berharap PAD 2026 Bisa Cover 50 Persen

BACA JUGA: DBH Kurang Bayar Rp208 Miliar, Pemkab PPU Minta Kepastian Pusat

"Oh iya, kemarin DBH dari masyarakat adat FRAKSI itu ya kalau enggak salah. Saya kebetulan enggak ikut itu karena sedang di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga," ujar Hamas.

Ia memastikan upaya mengawal DBH tetap berjalan melalui berbagai jalur, termasuk komunikasi fraksi-fraksi DPRD dan forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digunakan kepala daerah untuk menyampaikan keberatan pemotongan DBH.

"Yang jelasnya mereka memperjuangkan DBH supaya tidak ada pemotongan," tegasnya.

Namun, Hamas menilai mempertahankan DBH tanpa pemotongan bukan hal mudah karena mekanismenya bersifat nasional. "Tapi menurut pendapat saya pribadi, agak susah karena DBH itu kan nasional. Bukan hanya Kaltim," terangnya.

BACA JUGA: Kaltim Dapat Tambahan DBH, Gubernur dan Menkeu Sudah Bertemu

BACA JUGA: Syafruddin Desak Pemerintah Pusat Lindungi Hak Daerah Penghasil SDA dari Pemangkasan DBH

Ia juga menyinggung kondisi fiskal Kaltim yang tertekan akibat pengurangan dana transfer dari pusat hingga hampir 71 persen. Kebijakan ini berdampak signifikan pada postur APBD tahun mendatang.

"Yang jelas hari ini kita ada pengurangan hampir 71 persen untuk dana transfer," tegasnya.

Hamas berharap pemerintah pusat mempertimbangkan ulang skema DBH, mengingat Kaltim merupakan penyumbang besar penerimaan negara dari sektor migas, minerba, dan kehutanan. 

DPRD Kaltim, katanya, akan terus mengawal persoalan ini melalui rapat resmi dan komunikasi dengan kementerian terkait. "Semua tetap kita upayakan. Kita tunggu hasilnya," pungkasnya.

Sumber: