Kubar Perkuat Gender Inklusif: Pemerintah dan KemenPPPA Dorong Tata Kelola Responsif Gender

Dia juga menambahkan bahwa Kabupaten Kutai Barat memiliki peluang besar untuk menjadi daerah percontohan dalam penerapan PUG jika mampu menjaga sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas P2KBP3A, Sukwanto, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi PUG. 

BACA JUGA: Ini Pesan Bupati Kubar Frederick Edwin Usai Hadiri Tabligh Akbar Ponpes Assalam

BACA JUGA: Rapat New Posyandu di Kubar: Strategi Bangun Kampung dari Akar Budaya

Terutama minimnya pemahaman di kalangan pengambil kebijakan mengenai urgensi pendekatan gender dalam pembangunan.

“Kami mendorong agar setiap perencanaan program pembangunan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, secara setara. Jika ini tidak dilakukan, pembangunan yang dihasilkan berpotensi timpang,” ungkap Sukwanto.

Menurutnya, pendekatan berbasis gender harus melekat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar inklusif dan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Rapat ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya adalah pembentukan Gugus Tugas PUG di tingkat OPD dan kecamatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani isu gender di lingkup pemerintahan daerah.

BACA JUGA: Jalan di Sendawar Rusak Parah, Warga Desak BBPJN Kaltim Segera Bertindak

BACA JUGA: Tenaga Honorer Kubar Tuntut Kepastian Nasib Sebelum Seleksi PPPK Dilanjutkan

Diskusi interaktif yang digelar pada akhir sesi memberikan ruang untuk menggali berbagai pandangan dan kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus menyatukan langkah-langkah strategis menuju penguatan kelembagaan gender yang berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat dan dorongan dari semua pihak, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat optimistis bahwa kesetaraan gender bukan hanya menjadi jargon kebijakan, melainkan akan terwujud nyata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sumber: