Kubar Perkuat Gender Inklusif: Pemerintah dan KemenPPPA Dorong Tata Kelola Responsif Gender

KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) berkomitmen mendorong kesetaraan gender melalui pelaksanaan Rapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). 

Kegiatan yang digelar, pada Rabu (7/5/2025), di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Sendawar, ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Acara ini diprakarsai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Kutai Barat, melibatkan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kutai Barat. 

Melalui kegiatan ini, Pemkab Kubar berupaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang ada.

BACA JUGA: Pemkab Kutai Barat Dorong Tata Kelola Data Terpadu Lewat e-Walidata

BACA JUGA: Pemkab Kubar dan Pihak Swata Bantu Korban Kebakaran Jengan Danum

Dalam sambutan Bupati Kubar yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rakhmat menyebut bahwa PUG merupakan langkah nyata dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan adil bagi semua pihak.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kita mampu membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya baik, tetapi juga inklusif dengan memperhatikan dan mengimplementasikan aspek gender dalam setiap kebijakan. Kesetaraan gender bukan pilihan, melainkan keharusan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera,” tegas Rakhmat membacakan sambutan Bupati.

Lebih lanjut, ia berharap PUG di Kabupaten Kutai Barat menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial, di mana peran dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dapat diakomodasi secara setara.

Sementara itu, narasumber utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Retno Damayanti memberikan pemahaman mendalam terkait strategi nasional PUG. 

BACA JUGA: Turnamen Swalas Gunaaq Cup II 2025, Bupati Kubar: Sepak Bola Bangun Karakter Anak Bangsa

BACA JUGA: Warga Tering Laporkan Penyerobotan Lahan, Tuduh Petinggi dan Perusahaan Tak Transparan

Ia menjelaskan bahwa kunci keberhasilan pengarusutamaan gender sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dan dukungan struktural yang kuat.

“PUG bukan hanya soal perempuan, tetapi juga tentang memastikan keadilan bagi seluruh warga. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang responsif gender, serta data yang terpilah agar kebijakan yang diambil tidak bias,” jelas Retno.

Sumber: