Skema Pendanaan Jadi Kendala Operasional 141 Koperasi Desa Merah Putih di Kutai Timur

Pasalnya, mereka diminta menandatangani komitmen penyertaan modal melalui Dana Desa (DD) sebagai salah satu syarat pencairan tahap kedua bantuan koperasi.

Permintaan tersebut didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025. 

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Hentikan Sementara Penjualan Perlengkapan di Koperasi Sekolah

BACA JUGA: Setelah Diresmikan Presiden Prabowo, BRI Tawarkan Koperasi Desa Merah Putih Jadi AgenBRILink

Dalam aturan itu, desa diwajibkan mengunggah dokumen hasil pindai akta pendirian badan hukum KDMP atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke notaris.

Selain itu, desa juga diminta melampirkan surat pernyataan dukungan APBDesa untuk modal awal pembentukan KDMP. 

Seluruh dokumen tersebut wajib dikirim ke Kementerian Keuangan melalui aplikasi OM-SPAN sebelum pencairan dana bisa dilakukan.

Trisno menegaskan, konsep KDMP berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

BACA JUGA: Gubernur Kaltim Ingin Perusda Naungi Koperasi Mengelola Batu Bara

BACA JUGA: Koperasi Merah Putih Resmi Diluncurkan, Diskoperindag Berau Siap Melakukan Pendampingan dan Pelatihan

Untuk menghindari potensi persaingan usaha antar kedua badan, pemerintah pusat kini sedang merancang regulasi yang mengatur tata hubungan kerja di antara keduanya.

“Koperasi ini memang unik. Berbeda dari koperasi pada umumnya karena mendapat intervensi besar dari pemerintah, termasuk pendanaan dari dana desa,” terangnya.

Oleh karena itu, tanpa landasan hukum yang kuat, penggunaan dana desa untuk penyertaan modal KDMP tidak bisa dilakukan sembarangan. L

“Penggunaan dana desa harus ada dasar regulasi yang kuat dan petunjuk teknis yang detail. Tidak bisa dana desa dikeluarkan begitu saja,” tambahnya.

BACA JUGA: Gubernur Harum: Koperasi Merah Putih Bukan Sekadar Usaha, Tapi Tonggak Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Kaltim

Sumber: