Bankaltimtara

Dukung Pembangunan Koperasi Merah Putih, Pemkab Siapkan Lahan dan Administrasi Aset Tanpa Skema Sewa

Dukung Pembangunan Koperasi Merah Putih, Pemkab Siapkan Lahan dan Administrasi Aset Tanpa Skema Sewa

Rapat daring akselerasi Koperasi Merah Putih.-istimewa-


PPU, NOMORSATUKALTIM - Pemkab PPU bergerak cepat dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengikuti pemaparan nasional tentang pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara daring, di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0913 PPU.

Acara ini merupakan momen penting karena menghadirkan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, Presiden RI menekankan bahwa penguatan ekonomi nasional harus didasarkan pada nilai-nilai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Program KDKMP dicanangkan sebagai langkah strategis untuk menata ulang sistem ekonomi agar benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

"Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Melalui KDKMP, kita memastikan pemerataan dan keadilan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa dan kelurahan," ucap Prabowo.

Menanggapi arahan tersebut, Sekda Tohar menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Daerah PPU untuk mengawal implementasi program KDKMP.

Fokus utama saat ini adalah percepatan penyiapan lahan dan administrasi aset yang akan menjadi tapak pembangunan KDKMP.

Tohar menekankan pentingnya legalitas aset yang kuat demi kelancaran proses pembangunan:

"Kalau alas hak sudah bersertifikat, berarti urusan lahan sudah final."

"Jika belum, saya minta segera diproses penguatan legalitasnya. Aspek ini krusial agar tidak ada kendala di kemudian hari," sebut Tohar.

Ia menambahkan, bahwa penggunaan lahan tanpa skema sewa merupakan pilihan yang paling efektif dan sederhana karena akan memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi fisik pembangunan.

Untuk memastikan target nasional tercapai, Tohar menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan pendampingan yang total.

Pendampingan ini meliputi verifikasi lapangan yang akurat dan cepat, penyelesaian kelengkapan administrasi secara menyeluruh.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: