Berau Rentan TPPO, Bupati Perintahkan Pengawasan di Semua Pintu Masuk Diperketat

BERAU, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seiring naiknya mobilitas penduduk, arus wisatawan, dan perpindahan tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi ini dinilai dapat membuka celah bagi pelaku TPPO untuk beroperasi.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Sepanjang 2025, 3 warga asal Semarang menjadi korban TPPO setelah dijanjikan pekerjaan di Berau, namun justru dieksploitasi. 

Ketiganya telah dipulangkan setelah mendapat penanganan dari Polres Berau, Dinas Sosial, dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kasus ini menjadi peringatan bahwa Berau tidak sepenuhnya aman dari ancaman perdagangan orang.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa kerentanan daerah semakin meningkat. Letak geografis Berau yang berbatasan langsung dengan Filipina, Malaysia, dan Sulawesi membuat wilayah ini rawan menjadi jalur perlintasan maupun destinasi eksploitasi. Kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya arus keluar-masuk penduduk.

BACA JUGA: Kasus Bilqis Jadi Alarm, Polresta Balikpapan Perketat Pengawasan TPPO di Gerbang IKN

BACA JUGA: Polres Berau Rilis Penanganan Kasus Selama 2024, TPPO Menjadi Atensi

“Mobilitas masyarakat semakin besar apalagii setelah beberapa maskapai masuk ke Berau. Aktivitas ekonomi meningkat, arus wisata juga naik tiga kali lipat. Tapi di sisi lain, ini menimbulkan kekhawatiran jika tidak ada koordinasi lintas sektor,” ujarnya dalam rapat koordinasi penanganan TPPO, Senin 17 November 2025.

Menurut Sri Juniarsih, tingginya intensitas perjalanan dari dan menuju kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar membuka peluang baru bagi oknum perekrut ilegal. 

Banyak kasus TPPO bermula dari penipuan lowongan kerja, janji gaji tinggi, hingga iming-iming melalui media sosial.

Melihat kondisi tersebut, Bupati meminta seluruh pintu masuk Kabupaten Berau, baik bandara, pelabuhan, maupun jalur darat untuk memperketat pengawasan. 

BACA JUGA: 144 WNI Teridentifikasi sebagai Korban Sindikat TPPO di Myanmar, KBRI Yangon Upayakan Pemulangan

BACA JUGA: Perempuan dan Anak Mayoritas Korban TPPO, DKP3A Kaltim Bentuk Tim

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan penuh aparat keamanan agar pengawasan berjalan efektif.

“Jam malam juga harus ditegakkan. Saya minta Satpol PP dan Dishub memperketat patroli di lapangan. Dinas Pariwisata juga perlu berkoordinasi dengan Pokdarwis mengenai penerapan jam malam,” tegasnya.

Sumber: