“Perceraian karena politik juga besar. Ada satu provinsi, terjadi 500 perceraian gara-gara politik. Suaminya milih si A, istrinya milih si B, cerai. Begitu rapuhnya sebuah perkawinan,* jelasnya.
BACA JUGA: Korpri Berau Sosialisasi Akuntabilitas ASN Terkait Pengelolaan TPP
BACA JUGA: DPRD Kutim Pertanyakan Kekurangan Personel Pemadam Kebakaran
Upaya Menurunkan Angka Perceraian
Dalam pidatonya, Menag mengajak BP4 untuk lebih aktif mengkaji data-data kuantitatif guna menemukan solusi efektif untuk menurunkan angka perceraian.
“Saya mohon BP4 nanti, mari kita coba mengkaji ini. Saya paling suka angka-angka. Sekarang sudah zamannya kita berbicara dengan angka,” ajaknya.
Menag juga menyoroti pentingnya bimbingan perkawinan sebagai langkah preventif.
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa mulai tahun 2025, calon pengantin akan diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah.
BACA JUGA: Dinsos Balikpapan Siapkan Rumah Singgah untuk Antisipasi Dampak Sosial IKN
BACA JUGA: Disporapar Balikpapan Gelar Penyusunan Kajian Grand Design Pariwisata Kecamatan Balikpapan Timur
“Kami menemukan korelasi signifikan antara bimbingan pernikahan dengan ketahanan keluarga. Pasangan yang telah terbimbing cenderung memiliki keluarga yang lebih kokoh dan tidak rentan terhadap perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau melahirkan anak-anak stunting,” papar Kamaruddin.
Ia berharap rekomendasi dari Munas BP4 kali ini dapat menjadi solusi strategis untuk memperbaiki kondisi keluarga di Indonesia.