DPRD Samarinda: PLN Janji Pemadaman Bergilir Berakhir Setelah 13 Juli

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – DPRD Samarinda menggelar audiensi bersama menggelar audiensi bersama PT PLN (Persero) UP3 Samarinda, Kamis 9 Juli 2026. 

Dalam pertemuan tersebut, PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir dilakukan murni karena pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jaringan kelistrikan yang bersifat teknis. 

Pekerjaan itu ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Sehingga pelayanan listrik kepada masyarakat diperkirakan kembali normal setelah 13 Juli 2026.

"Mereka menjamin setelah sekitar 13 Juli mungkin tidak ada lagi pemadaman bergilir. Mudah-mudahan tidak meleset," ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, Kamis 9 Juli 2026.

BACA JUGA:Pemkot Samarinda Siapkan Anggaran Rp17 Miliar untuk Bagi-Bagi LKPD Gratis kepada Sekolah Negeri

Menurut Samri, audiensi digelar karena banyaknya pertanyaan masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik yang berlangsung hampir setiap hari di sejumlah kawasan. Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai spekulasi yang mengaitkan gangguan kelistrikan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan pasokan batu bara untuk PLTU.

Namun berdasarkan penjelasan resmi yang diterima DPRD dari manajemen PLN UP3 Samarinda, gangguan listrik tidak memiliki hubungan dengan proses hukum yang sedang berjalan. 

Seluruh pemadaman dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan infrastruktur kelistrikan agar sistem distribusi listrik tetap andal.

BACA JUGA:Diskominfo Samarinda Siap Buka Server SPMB, Sebut Sistem Zonasi Tak Bisa Dimanipulasi

Samri mengatakan, pihak PLN hadir secara langsung menemui DPRD Samarinda, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses pemeliharaan jaringan berlangsung.

“Mereka menjelaskan pemadaman yang terjadi murni karena ada perbaikan dan maintenance jaringan sehingga harus dilakukan pemadaman bergilir," katanya.

Ia menuturkan, penjelasan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. 

DPRD menilai keterbukaan informasi dari PLN penting agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari sumber yang berwenang dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu benar.

Menurutnya, proses pemeliharaan jaringan memang membutuhkan penghentian aliran listrik secara bergilir di beberapa wilayah agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur teknis.

Sumber: