LPM Jadi Ujung Tombak Pembangunan, Wabup Tekankan Profesionalisme dan Sinergi

Banner Prokopim Pemkab Berau 2025--

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kampung bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.

Melainkan motor penggerak pembangunan berbasis partisipasi warga.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPM Kampung Tahun 2025 di Gedung Pertemuan RPJMD Bapelitbang, Selasa, 12 Agustus 2025.

Menurut Gamalis, kegiatan yang diikuti perwakilan LPM dari berbagai kampung ini bertujuan memperkuat kompetensi pengurus dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, hingga mengawasi jalannya pembangunan di tingkat kampung.

Selain itu, pelatihan juga membekali peserta dengan wawasan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Keberadaan LPM adalah kunci. Mereka menentukan kualitas pembangunan kampung. Tanpa LPM yang profesional dan akuntabel, mustahil kita bisa mendorong desa bergerak lebih maju,” ujar Gamalis.

Ia menjelaskan, LPM memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Yaitu menjadi mitra pemerintah kampung dalam merumuskan prioritas pembangunan, menggerakkan partisipasi warga, serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

Karena peran vital tersebut, Gamalis mengingatkan pentingnya sinergi antara LPM, kepala kampung, perangkat desa, dan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kampung sebagai ujung tombak pembangunan daerah hanya dapat berjalan optimal jika semua pihak bekerja sama dan menghindari konflik internal yang dapat menghambat pelayanan publik.

“Jangan sampai terjadi perselisihan yang merugikan masyarakat. Semua perangkat kampung harus kompak. Kita ingin suasana kampung yang tenteram, pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.

Selain kerja sama, lanjut Gamalis, komunikasi yang sehat antar pemangku kepentingan juga mutlak dibutuhkan.

Ia menekankan perlunya menyatukan persepsi dan berkomitmen menjalankan program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar formalitas di atas kertas.

Sumber: