Pemkab Mahulu Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

 

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi keuangan.

Pada tahun anggaran 2025, penerapan KKPD ini baru diimplementasikan pada 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan fokus penggunaan pada belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas.

Adapun 7 SKPD yang mulai menerapkan KKPD adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, BPKAD, Bapelitbangda, Bappenda, BPBD, dan Dinas Perhubungan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, Yohanes Andy Abeh menjelaskan, bahwa penggunaan KKPD bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

BACA JUGA: Persoalan Aksesibilitas Jadi Tantangan Utama Pengembangan Wisata di Kubar dan Mahulu

BACA JUGA: Selamat Tinggal Gelap! PLTS 60 KWp Terangi 100 Rumah dan 7 Fasum di Batoq Kelo

Sebagaimana amanat dalam regulasi, penggunaan KKPD ini adalah upaya dalam mendorong pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara non-tunai.

"Selain itu, KKPD bertujuan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta meminimalisir penggunaan uang tunai," ujarnya, Selasa (3/3/2025).

Penerapan ini sejalan dengan tren digitalisasi keuangan di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

"Hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Kaltim penggunaannya masih terbatas pada belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. Mahulu pun menerapkan skema yang sama dalam tahap awal ini," tambahnya.

BACA JUGA: Pemkab Mahulu Salurkan ADK Rp 128 Miliar untuk 50 Kampung

BACA JUGA: Meski Ada Pemangkasan Anggaran, PUPR Mahulu Pastikan Pembangunan Infrastruktur Tidak Terkendala

Dengan diterapkannya KKPD, diharapkan terjadi perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengurangi transaksi tunai dan meminimalisir risiko yang terkait dengan penggunaan uang persediaan.

"KKPD akan membantu mengurangi endapan dana dari uang persediaan serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran," jelasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa implementasi KKPD akan terus dievaluasi dan dikembangkan ke lebih banyak SKPD di masa mendatang.

Dengan Inovasi ini, Mahulu menjadi salah satu daerah yang berkomitmen mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi di sektor pemerintahan.

BACA JUGA: Pemkab Mahulu Siap Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Sesuai Instruksi Presiden

BACA JUGA: Mahulu Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 10 Persen di 2025, Stunting Jadi Prioritas

"Harapannya, berdasarkan hasil evaluasi berkelanjutan, pada tahun anggaran 2026 KKPD dapat diterapkan di lebih banyak SKPD di Kabupaten Mahulu," tandasnya.

 

Sumber: