Meski Ada Pemangkasan Anggaran, PUPR Mahulu Pastikan Pembangunan Infrastruktur Tidak Terkendala

 

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Kebijakan pemangkasan anggaran sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN  dan APBD Tahun Anggaran 2025 tampaknya tidak terpengaruh terhadap proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

 

Hal ini pun diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mahulu Didik Subagya.

 

Ia menegaskan, bahwa kebijakan pemangkasan anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tidak terkendala dalam proses pembangunan infrastruktur di daerahnya.

 

Sebab, kata Didik, belanja modal untuk proyek-proyek pembangunan masih menjadi prioritas. Hal itu juga sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.

BACA JUGA: TMMD ke-123 di Mahulu Resmi Dimulai, Semenisasi Jalan Hingga Renovasi Rumah Warga

BACA JUGA: PUPR Mahulu Kebut Pembangunan Tiga Unit Jembatan Bailey di Ujoh Bilang

 

"Kita tetap fokus pada infrastruktur, terutama jalan. Tahun ini WTP, listrik sudah hampir terpenuhi, tinggal yang ke Mambes (Mamahak Besar). Nanti Mambes akan jaringan listrik terkoneksi ke Ujoh Bilang," ungkap Didik, Kamis (20/2/2025).

 

Dijelaskan, bahwa kebijakan pemangkasan anggaran itu hanya diperuntukkan kegiatan yang bersifat tidak mendesak.

 

Kebijakan yang tidak mendesak dimaksud seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat, telah dikurangi sesuai dengan Instruksi Presiden dan gubernur.

 

Sehingga, ia memastikan bahwa untuk belanja modal pembangunan tetap menjadi prioritas dan tidak terhenti.

BACA JUGA: Pemkab Mahulu Tindaklanjuti Kebijakan Pengurangan Anggaran Melalui Instruksi Bupati

BACA JUGA: Habiskan Anggaran Rp63 Miliar, Gereja Santo Bonifasius di Mahulu Diresmikan

 

 

"Kalau di Kementerian PUPR, pemangkasan anggaran bisa ditutupi dengan sumber pendanaan lain. Tapi di daerah, kalau dipotong, ya selesai. Sementara infrastruktur harus terus berjalan, apalagi di Mahulu ini yang kondisi infrastrukturnya masih perlu perhatian khusus," ujarnya.

 

Terkait pembangunan fasilitas perkantoran permanen untuk beberapa OPD. Menurutnya, hal itu masih banyak kendala, terutama kendala lahan yang belum tersedia.

 

Sehingga beberapa OPD di lingkungan Pemkab Mahulu hingga saat ini terpaksa tetap menggunakan kantor semi permanen dan sewa rumah warga.

 

"Perkantoran yang layak sebenarnya sudah direncanakan tahun lalu, tapi karena kesiapan lahan tapak bangunannya belum bisa, maka pelaksanaannya tertunda," tuturnya.

BACA JUGA: Pemkab Mahulu Siap Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Sesuai Instruksi Presiden

 

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan kendala logistik, Didik mengusulkan skema multi-years dalam pembangunan infrastruktur, terutama perkantoran dan jalan.

 

"Kami dorong agar proyek infrastruktur, terutama jalan dan perkantoran, menggunakan sistem multiyears. Ini karena kesulitan utama kami adalah distribusi material," jelasnya.

Sumber: