Tanggapi Isu Banjir, Pemprov Kaltim Pastikan 1,6 Juta Hektare Sawit Tidak Keluar dari RTRW

"Kalau wilayah terbesar itu Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Saya tidak hafal angka pastinya, tapi dua kabupaten itu yang paling besar,"ujarnya.

Muzakkir menambahkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim kini memiliki areal perkebunan sawit, meskipun dengan skala yang berbeda.

Hal ini merupakan dampak dari era otonomi daerah, ketika IUP banyak diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota sejak awal 2000-an.

"Memang hampir semuanya sekarang ada sawit dan batubara. Karena sejak zaman dari kayu, batubara hingga sawit, izinnya diterbitkan oleh bupati, itu berkembang sampai sekarang. Jadi itu semangat otonomi daerah kita,"katanya.

Muzakkir menyebutkan bahwa pertumbuhan sawit di berbagai daerah tersebut relatif dapat dikendalikan karena sudah mengikuti pola RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Selain itu, banyak perusahaan besar di wilayah tersebut telah memiliki komitmen keberlanjutan dan menjadi pelaku awal sertifikasi ISPO.

Ia menegaskan bahwa perimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan terus dijaga melalui proses pengawasan rutin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan.

Dengan landasan RTRW, perizinan OSS, ISPO, pengawasan rutin, dan pembatasan konservasi, Pemprov Kaltim yakin aktivitas perkebunan tetap dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan.

"Prinsipnya, kita mau perkebunan tetap maju, petani sejahtera, tapi lingkungan tetap terjaga. Itu pegangan kita," pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kaltim 2023, Luas areal, Produksi dan tenaga kerja Perkebunan Kelapa Sawit

Kutai Timur :

-Total Luasan 452.556 Hektare

-Produksi 7.876.111 Ton

-Produktivitas 19.754 Kilogram/Hektare

Sumber: