Bankaltimtara

Forum Aksi Rakyat Kaltim Ancam Tutup Akses Sungai Mahakam, Desak Pusat Evaluasi Pemangkasan DBH

Forum Aksi Rakyat Kaltim Ancam Tutup Akses Sungai Mahakam, Desak Pusat Evaluasi Pemangkasan DBH

Forum Aksi Rakyat Kaltim saat menggelar demo terkait pemangkasan DBH di Teras Samarinda, Senin (10/11/2025).-Rahmat/Nomorsatukaltim-

BACA JUGA: TKD 2026 dari Pusat Dipangkas, Pemprov Kaltim Mulai Putar Otak Rencanakan Anggaran

Dalam kesempatan itu, Vendy juga menyinggung soal kewenangan dan kapasitas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang dinilai terhambat akibat pengurangan alokasi dana dari pusat.

“Bagaimana seorang gubernur bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas? Program sebaik apa pun tidak akan berjalan tanpa dukungan dana,” ujarnya.

Vendy turut mengungkapkan bahwa forum aksi tengah mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tetap tidak direspons oleh pemerintah pusat.

Salah satu opsi ekstrem yang disampaikan adalah menutup akses transportasi batu bara di Sungai Mahakam.

BACA JUGA: TKD Kaltim Dipangkas, Rudy Mas’ud Ingin Pemda Dilibatkan dalam Pembahasan APBN

“Kami tidak ingin frontal, tapi kalau suara kami terus diabaikan, kami akan buktikan. Sungai Mahakam adalah jalur vital transportasi batu bara. Kalau ini kami hentikan, pasti ada reaksi dari pusat,” kata Vendy.

Ia menegaskan, rencana tersebut masih akan dibahas bersama koordinator aksi dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Namun, ia memastikan bahwa langkah apa pun yang diambil akan menjadi bentuk tekanan agar pemerintah pusat segera meninjau ulang kebijakan pemangkasan DBH.

“Kalau tidak ada respons, suka atau tidak suka, perahu-perahu batu bara tidak akan lewat. Ini bentuk keseriusan kami memperjuangkan hak masyarakat Kaltim,” ujarnya disambut sorakan peserta aksi.

BACA JUGA: Gubernur Kaltim: Sungai Mahakam Dikeruk, Banjir dan Kendala Pelayaran Langsung Selesai

Aksi yang berlangsung damai itu diakhiri dengan seruan solidaritas dan doa bersama.

Peserta berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengevaluasi kebijakan fiskal yang dianggap merugikan daerah penghasil sumber daya alam tersebut.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait