Balikpapan dan Daerah Penopang Kaltim Tertekan Pemangkasan TKD Tahun 2026

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Kebijakan pemerintah pusat memangkas porsi Dana Transfer Umum (DTU) dan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 dinilai berpotensi menekan ruang fiskal sejumlah daerah penopang ekonomi Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total DTU untuk Kaltim turun tajam dari Rp34,6 triliun pada 2025 menjadi Rp19,9 triliun pada 2026, atau berkurang sekitar Rp14,6 triliun.

Penurunan drastis ini membuat sejumlah daerah seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur memproyeksikan kontraksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 40-50 persen.

Dampaknya, ruang fiskal untuk membiayai pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur berpotensi menyempit secara signifikan.

BACA JUGA: Drama Pemotongan Anggaran, Pemkab Kutim Pilih Gugat Pemerintah Pusat, Kajian Sedang Dibuat

BACA JUGA: Pemangkasan TKD Tekan APBD Balikpapan, Sejumlah Proyek Strategis Terancam Tertunda

Pengamat kebijakan publik asal Balikpapan, Hery Sunaryo, menilai kebijakan ini tidak semata langkah efisiensi, melainkan mencerminkan ketimpangan hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Ia menyebut penurunan alokasi DTU Kaltim sebagai anomali fiskal, mengingat besarnya kontribusi provinsi ini terhadap pendapatan nasional dari sektor sumber daya alam.

"Kaltim selama ini menjadi penyumbang utama devisa negara. Pemotongan sebesar ini tidak mencerminkan formula perimbangan yang adil," ujarnya saat dihubungi NOMORSATUKALTIM, pada Minggu 12 Oktober 2025.

Menurut Hery, pemangkasan tersebut memperlebar kesenjangan antara kontribusi ekonomi daerah dengan porsi dana yang diterima kembali.

BACA JUGA: Gubernur Protes Pemangkasan TKD, Ketua DPD RI sebut Wajar karena Memenuhi Janji Politik ke Rakyat

BACA JUGA: Imbas Pemangkasan TKD, Mahulu Berpotensi Defisit Hingga Ratusan Miliar pada APBD 2026

Kaltim diibaratkan daerah penghasil yang menanggung beban produksi, tetapi hanya memperoleh sebagian kecil hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Ia juga menyoroti disparitas penurunan antar daerah di Kaltim seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Balikpapan yang dinilai tidak proporsional.

Sumber: