Pengawasan Distribusi BBM Subsidi di Kaltim, Rudy Mas'ud: Jangan Dipakai untuk Industri dan Tambang

Rudy menegaskan, pertemuan dengan Pertamina tidak membahas temuan penyalahgunaan secara spesifik, melainkan upaya mitigasi agar penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Kita memitigasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Masyarakat harus tahu bahwa LPG bersubsidi itu untuk rumah tangga miskin. Begitu juga BBM bersubsidi, itu hak masyarakat untuk kegiatan publik seperti transportasi umum atau pengangkut sembako," jelasnya.

BACA JUGA: Jaga Pasokan LPG di Mahulu, Pertamina Tempuh Distribusi Jalur Darat

BACA JUGA: Warga Tuntut Pemindahan Depo Terminal Pertamina di Jalan Cendana Kota Samarinda

Ia menegaskan, BBM subsidi bukan untuk tambang, perkebunan, atau industri manufaktur, melainkan untuk menunjang mobilitas masyarakat dan layanan publik.

Selain itu, terkait mahalnya harga LPG di pasaran, terutama di daerah terpencil, Rudy mengakui masih terjadi selisih harga signifikan antara harga resmi dan harga yang diterima masyarakat.

"BBM yang keluar dari Pertamina mungkin sekitar Rp15.000 per liter karena ada subsidi. Tapi di lapangan, terutama daerah remote area, bisa sampai Rp30.000 bahkan Rp50.000," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta Pertamina agar memperluas penugasan agen di wilayah-wilayah non-PSO, agar pasokan LPG dan BBM non-subsidi tersedia merata.

BACA JUGA: Dana Transfer Pusat ke Kaltim Tahun 2026 Hanya Rp2,49 Triliun, Pemprov Siapkan Langkah Efisiensi

BACA JUGA: TPP ASN Kaltim Tertinggi Sentuh Rp99 Juta, Wagub: Harus Disesuaikan dengan Kondisi Keuangan Daerah

"Agen-agen Pertamina harus diberi penugasan juga untuk kegiatan non-PSO. Jadi yang industri itu juga tersedia di situ. Supaya masyarakat yang mampu tidak membeli jatah untuk masyarakat miskin kita," tegasnya.

Rudy menegaskan, kolaborasi lintas instansi diperlukan agar pengawasan dan kebijakan energi berjalan efektif di lapangan.

"Kita ingin masyarakat merasakan keadilan energi. Jadi bukan hanya soal distribusi, tapi juga pengawasan dan edukasi. Semua pihak harus terlibat," tutupnya.

Sumber: