Pemkab Kubar Siap Tangani Jalan Nasional, DPRD: Warga Tak Boleh Jadi Korban Lagi
Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai-Eventius/Nomorsatukaltim-
BACA JUGA: Ribuan Warga Muara Ponaq Kutai Barat Terisolasi Akibat Jalan Rusak
Ruas jalan nasional yang dimaksud kerap menjadi sorotan masyarakat. Aspal yang berlubang, bergelombang, hingga tergenang air saat hujan membuat perjalanan terganggu dan rawan kecelakaan.
Padahal jalur tersebut menjadi akses utama antar-kecamatan sekaligus jalur ekonomi warga. “Tidak boleh lagi ada warga yang menjadi korban karena jalan rusak. Itu sebabnya DPRD bersama Pemkab ambil langkah cepat,” tegas Ridwai.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan. Pemerintah daerah merasa perlu hadir langsung, meski kewenangan utama ada pada pemerintah pusat.
Skema multiyears dipilih karena perbaikan jalur sepanjang lebih dari tujuh kilometer di ruas Barong Tongkok–Mentiwan membutuhkan biaya besar.
BACA JUGA: APBD Naik Jadi Rp4,91 Triliun, Pemkab Kubar Fokus Belanja Infrastruktur dan Layanan Dasar
Dengan pola multiyears, beban anggaran bisa dibagi dalam beberapa tahun dan pekerjaan dapat dipastikan berlanjut hingga rampung.
“Kalau satu tahun anggaran jelas berat. Multiyears memungkinkan pekerjaan berjalan berkesinambungan, tidak putus di tengah jalan,” kata Ridwai.
DPRD juga berkomitmen mengawal alokasi anggaran di tingkat daerah agar perbaikan benar-benar terealisasi. Menurutnya, jalan yang layak adalah urat nadi pertumbuhan ekonomi Kubar.
“Kalau jalan rusak, biaya transportasi mahal, aktivitas warga terganggu, dan ekonomi lokal ikut melambat. Maka ini kita jadikan prioritas,” imbuhnya.
BACA JUGA: Janji Rudy Mas'ud Perjuangkan Perbaikan Jalan Nasional Kukar–Kubar
Ridwai memastikan bahwa keterlibatan Pemkab dalam menangani jalan nasional tidak akan menimbulkan masalah hukum.
Setelah pekerjaan selesai, aset tetap akan diserahkan kembali kepada pemerintah pusat sebagai pemilik jalan nasional. “Tidak masalah kita ikut membangun, asalkan setelah selesai dikembalikan kepada pusat. Jadi pemeliharaannya tetap tanggung jawab mereka,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar jalan nasional di Kubar benar-benar tuntas diperbaiki. Menurutnya, tidak mungkin satu pihak bekerja sendiri dalam kondisi keterbatasan anggaran.
“Dengan kerja sama, kita optimistis jalan nasional di Kubar bisa tuntas diperbaiki. Warga sudah terlalu lama menunggu,” pungkas Ridwai.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
