Bankaltimtara

Wali Kota Bontang Mulai Galang Dukungan, Tolak Pemangkasan Anggaran oleh Pemerintah Pusat

 Wali Kota Bontang Mulai Galang Dukungan, Tolak Pemangkasan Anggaran oleh Pemerintah Pusat

Wali Kota Bontang Neni Moerniani.-Michael/Disway Kaltim-

“Kami tidak ingin buat warga sengsara. Sehingga, kami akan suarakan penolakan pemangkasan anggaran itu,” tegasnya.

Neni pun saat ini mulai menggalang dukungan ke daerah lain. Tujuannya, untuk menolak kebijakan pemerintah pusat.

Tindakan itu ia lakukan melalui forum resmi pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Bahkan, ia juga telah bersurat ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Termasuk juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuannya, agar kebijakan pemangkasan dana transfer daerah bisa dibatalkan.

“Perjuangan untuk menolak sedang dilakukan. Kami yang APBD-nya bergantung dengan dana transfer pasti berdampak. Dulu saya pernah merasakan hal ini. Kala itu hanya menerima Rp 900 miliar. Tetapi beda kondisi dulu dan sekarang,” bebernya.

BACA JUGA:Nestapa Proyek RPU di Kaltim: Ambisi Wujudkan Ketahanan Pangan Malah Berujung Pemeriksaan

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Syaruddin menjelaskan, dalam kondisi seperti ini memang pemerintah harus lebih bijak.

Memang APBD Bontang selama ini masih mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, dalam kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini, menaikkan pajak daerah bukan pilihan yang bijak.

Bahkan, kondisi ini akan memperburuk keuangan daerah. Sebab, saat ini kesadaran masyarakat untuk bayar pajak masih sangat rendah.

Belum lagi, adanya berbagai pajak yang juga dipungut pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, pemkot Bontang masih belum memikirkan untuk menaikkan pajak daerah. Misalnya saja di sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB).

“Memang kita ini sudah sangat lama belum pernah menaikkan PBB. Namun, pajak yang masih rendah saja masyarakat malas bayar pajak. Gimana kalau dinaikkan. Bisa-bisa, masyarakat tidak lagi mau bayar pajak,” ucapnya.

BACA JUGA:Wagub Kaltim: Pemangkasan TKD Rp4,5 Triliun akan Direview, Program Prioritas Tetap Jalan

Menurutnya, cara paling tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi investasi yang ada.

Pemkot Bontang akan bekerja lebih maksimal untuk menarik investor datang ke Kota Taman untuk berinvestasi.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: