Wali Kota Bontang Mulai Galang Dukungan, Tolak Pemangkasan Anggaran oleh Pemerintah Pusat

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diberikan ke pemerintah kota Bontang terjun bebas. Penurunannya mencapai 80 persen. Dari awalnya Rp 1,2 triliun di 2025 menjadi Rp 290 miliar di 2026.

Kondisi ini tentu membuat Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni garuk kepala. Dia kecewa.

Neni tidak menyangka menerima asumsi perhitungan dana transfer dari pemerintah pusat itu tahun depan merosot tajam. Bahkan, politisi Golkar ini akan menyuarakan penolakan terhadap keputusan pemerintah pusat itu.

BACA JUGA:Usulan DPRD Kaltim ke Pemerintah Pusat: 5 Persen Hak Daerah dari DBH Jangan Ditarik

Artinya pemotongan DBH itu mencapai hampir Rp 1 triliun. Tidak hanya DBH yang mengalami penurunan ekstrem. Dana Alokasi Umum (DAU) juga terdampak.

Pemkot Bontang hanya mendapatkan Rp 229 miliar dari sebelumnya Rp 274 miliar.

“Merosot tajam. Tujuan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sudah sangat jelas. Yakni memperkuat fiskal daerah. Tapi kalau begini, daerah yang bergantung pada dana transfer akan kesulitan,” ucap Neni, Rabu 10 September 2025.

BACA JUGA:DBH Kaltim Dipangkas Pusat, Syafrudin Janji Terus Suarakan ke Pemerintah Pusat

Baginya, langkah pemerintah pusat memangkas anggaran dinilai tidak bijak.

Sebab, daerah tidak dapat dengan mudah meningkatkan kemandirian fiskal. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) otomatis akan menaikkan pajak.

Ia menerangkan, pemangkasan DBH yang cukup besar itu akan memicu berbagai gejolak di Bontang. Seperti, banyak agenda pemerintah yang harus dibatalkan atau dikurangi.

“Dengan dana yang tersisa bisa buat apa. Pasti berdampak semua,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bontang tidak ingin menaikkan pajak. Sebab, saat ini ekonomi masyarakat di Kota Taman sedang rendah.

BACA JUGA: DPD RI Tegaskan ke Kementerian Keuangan: Dana Transfer Jangan Dipangkas

Sumber: