Sikapi Pemangkasan TKD, Pemkot Samarinda Ikut Sesuaikan Kebijakan Pusat

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM— Pemkot Samarinda menyiapkan langkah paska berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Akibatnya kapasitas fiskal Samarinda berpotensi turun sebesar Rp 1,3 triliun.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pemkot telah lebih dulu melakukan sosialisasi internal pada 16 Oktober lalu.

“Saat kapasitas fiskal turun, langkah jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah efisiensi pada belanja-belanja yang tidak terlalu prioritas,” ujar Andi Harun, Kamis 23 Oktober 2025 malam.

Menurutnya, pos belanja yang menjadi sasaran efisiensi meliputi perjalanan dinas, konsumsi rapat, pemeliharaan, serta administrasi perkantoran seperti alat tulis kantor (ATK).

Sementara itu, program yang tetap akan dijalankan adalah kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi produktif.

“Kalau tiga sektor ini bisa kita jaga, maka kita masih bisa menunda belanja modal yang tidak terlalu prioritas,” ujarnya.

Dalam rapat bersama DPRD tersebut, Andi Harun menyampaikan apresiasinya atas kesepahaman antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara.

Dewan sepakat bahwa TPP, gaji pegawai, dan kesejahteraan pegawai harus dijaga. Bagi AH, efisiensi bukan berarti mengorbankan hak pegawai.

Ia menilai, menjaga kesejahteraan pegawai merupakan langkah penting agar produktivitas dan semangat kerja tetap terjaga di tengah keterbatasan fiskal.

“Kalau hak-haknya dilindungi, pegawai kita tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi juga akan lebih produktif dalam memberikan pelayanan publik,” tambahnya.

Lebih jauh, Andi Harun menyebut kondisi efisiensi anggaran ini sebagai momentum introspeksi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Kita akui, selama ini masih ada praktik belanja yang cenderung boros karena merasa keuangan daerah cukup. Namun saat terjadi kontraksi fiskal, kita menjadi terkejut,” katanya.

Ia menekankan bahwa kebijakan efisiensi bukanlah akhir dari upaya pembangunan. Melainkan kesempatan untuk membangun disiplin anggaran dan memperkuat optimalisasi pendapatan daerah.

Sumber: