Perusda Kaltim Rutin Masuk Catatan BPK, Dewan Ajukan Evaluasi Menyeluruh
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono.-nizar/disway kaltim-
Ia mengusulkan agar dibuat mekanisme pertanggungjawaban yang terpisah. sehingga persoalan hukum bisa diselesaikan secara individual tanpa membebani nama baik organisasi.
“Jadi nanti kita harus bikin semacam pertanggungjawaban terpisah. Harus dipisahkan itu antara organisasi dengan oknumnya,” kata Sapto.
Terkait masa depan Perusda, Sapto menilai bahwa kemajuan atau stagnasi sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Ia mendorong agar manajemen baru bisa memperbaiki tata kelola serta menciptakan inovasi untuk memajukan perusahaan.
“Perusahaan itu kan mau maju atau tidak tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak benar, jangan harap mau menghasilkan keuntungan atau kinerja yang baik,” ujarnya.
BACA JUGA:5 Daerah Ini Pengelolaan Sampahnya Buruk! DLH Kaltim: Tak Perbaiki, Maka akan Disanksi
Sebagai penutup, Sapto menekankan perlunya evaluasi menyeluruh. Ia menyarankan agar hal-hal positif tetap dilanjutkan dan hal-hal yang terbukti bermasalah harus ditinggalkan demi kemajuan Perusda ke depan.
“Artinya, yang sudah baik ya harus ditindaklanjuti. Apa yang belum baik, ya kita tinggalkan dan harus dibuat terobosan-terobosan yang lebih baik,” tutup Politisi Golkar itu.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
