Fraksi Golkar Minta Pemkab Kutai Barat Tinjau Ulang Proyek Multiyears untuk Jalan Nasional

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Barat meminta pemerintah daerah meninjau ulang seluruh proyek multiyears yang diarahkan untuk pembangunan jalan nasional.

Ketua Fraksi Golkar, Zaenuddin Thaib menilai langkah ini perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, terutama setelah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Uang dari pusat dikirim ke daerah, tapi justru dipakai lagi untuk bangun jalan nasional. Itu tidak logis. jalan nasional tanggung jawab pusat, bukan daerah,” tegas Zaenuddin saat diwawancara NOMORSATUKALTIM, Rabu 15 Oktober 2025.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada pembangunan yang menjadi kewenangan langsung dan berdampak nyata bagi masyarakat lokal, bukan mengambil alih tanggung jawab kementerian.

BACA JUGA: Pemkab Kutai Barat Sampaikan Rancangan APBD 2026 Senilai Rp3,51 Triliun

BACA JUGA: Pemeliharaan Jalan Sumber Sari–Sekolaq Oday Kubar Tuntas, Warga: Kami Tak Lagi Waswas Melintas

“Kita ini bukan daerah kaya. Kalau uang sudah terbatas, gunakan untuk yang betul-betul prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Zaenuddin menjelaskan, proyek multi years di Kutai Barat selama ini menggunakan skema pembayaran 20-40 persen.

Namun, dengan berkurangnya pendapatan daerah akibat pemangkasan dana transfer, skema tersebut sudah tidak realistis lagi.

“Kalau dana transfer turun, otomatis kemampuan bayar juga menurun. Jadi sistem pembayarannya harus dievaluasi. Jangan dipaksakan,” katanya.

BACA JUGA: DPUPR Kutai Barat Fokus 3 Proyek Strategis, Minta Pendapat Hukum Kejari

BACA JUGA: Lakukan Sidak ke Proyek Jalan Poros Karangan, DPRD Kubar Ingin Pastikan Pengerjaan Berjalan Sesuai Rencana

Ia menekankan perlunya perhitungan ulang dan perbaikan terhadap seluruh proyek berjangka panjang, khususnya yang bernilai besar dan tidak mendesak.

“Kalau proyeknya manfaatnya kecil, hentikan dulu. Lebih baik dialihkan ke kebutuhan dasar seperti air bersih, kesehatan, atau pendidikan,” ujarnya.

Sumber: