DPUPR Kutai Barat Fokus 3 Proyek Strategis, Minta Pendapat Hukum Kejari

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Leonard Yudiarto, memastikan 207 proyek fisik yang direncanakan untuk 2025 sudah berjalan. 

Meski jumlahnya besar, pemerintah daerah menempatkan 3 proyek sebagai prioritas utama yang memerlukan perhatian khusus sebelum pelaksanaan selanjutnya.

“Proyek fisik tahun ini ada 207 paket. Namun, prioritas utama adalah tiga proyek strategis, yaitu Jembatan ATJ, Jalan Bung Karno, dan Kristen Center,” ujar Leonard kepada NOMORSATUKALTIM, Jumat (3/10/2025).

Menurut Leonard, ketiga proyek ini memiliki karakter strategis karena nilai investasinya besar dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat. 

BACA JUGA: Lakukan Sidak ke Proyek Jalan Poros Karangan, DPRD Kubar Ingin Pastikan Pengerjaan Berjalan Sesuai Rencana

BACA JUGA: Pembangunan Jalan Muara Jawaq–Abit Dikebut, Wabup Pastikan Rampung November

Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat sebelum melanjutkan proyek. 

Langkah ini bukan karena ada masalah, melainkan untuk memastikan semua aspek administrasi, kontrak, dan legalitas telah sesuai aturan.

“Alasan utama kita meminta pendapat hukum dari Kejari adalah untuk memastikan proses administrasi dan kontrak berjalan aman secara hukum. Dengan begitu, proyek bisa dilanjutkan tanpa kendala di kemudian hari,” jelas Leonard.

Ia menambahkan bahwa prosedur ini bersifat preventif. Pendapat penegak hukum dimaksudkan untuk mengantisipasi risiko hukum yang mungkin muncul, sehingga seluruh tahapan proyek mulai dari perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan fisik dapat berjalan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku.

BACA JUGA: Tahanan Polres Kutai Barat Meninggal di Rutan Setelah Mengeluh Sesak Napas

BACA JUGA: BSPS 2025 di Kubar Mulai Disalurkan, Tahap Awal Ada 136 Rumah Masing-masing Terima Rp20 Juta

“Langkah ini bukan karena ada masalah, tapi untuk mencegah kesalahan administrasi. Pendapat hukum memberikan kepastian agar proyek dilaksanakan dengan aman dan tepat,” tambahnya.

Meski tiga proyek strategis menjadi prioritas, Leonard menegaskan pengawasan terhadap seluruh 207 paket proyek tetap berjalan. 

Sumber: