Atasi Perpakiran di Samarinda, Minimalisir Penggunaan Transportasi Pribadi

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Keberadaan juru parkir liar (jukir liar) di Kota Samarinda, masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Menurut Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, salah satu penyebab utama munculnya jukir liar adalah kebiasaan masyarakat yang tidak tertib memarkir kendaraan.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu menjelaskan, bahwa meskipun pemkot telah menyediakan lahan parkir khusus di beberapa titik, banyak warga yang tetap memilih parkir di tempat yang lebih dekat, meski bukan area yang semestinya.

Kebiasaan ini, kata Manalu, membuka celah bagi oknum jukir liar untuk beroperasi dan memungut tarif parkir dari masyarakat.

BACA JUGA: Inspektorat Temukan Indikasi Penyimpangan Pengelolaan Parkir di Samarinda, Sanksi di Tangan Andi Harun

BACA JUGA: Tidak Gratis Lagi, Parkir di Kawasan Tepian Akan Dikenakan Tarif Mulai April

“Jukir liar itu ada karena masyarakat kurang disiplin. Kalau masyarakat tertib memarkir kendaraan sesuai aturan, keberadaan jukir liar bisa berkurang,” jelas Manalu, Sabtu (29/3/2025).

Salah satu contoh situasi ini terjadi di kawasan Teras Samarinda. Meski lahan parkir khusus telah disediakan, sebagian warga enggan berjalan kaki dari lahan tersebut ke tujuan mereka.

Manalu juga membandingkan sistem transportasi di Indonesia dengan negara maju, seperti Jepang, di mana penggunaan kendaraan pribadi lebih terkendali karena tingginya pajak dan biaya parkir.

Hal itu mendorong akhirnya masyarakat Jepang untuk memanfaatkan angkutan umum.

BACA JUGA: Dianggap Bermasalah, Sistem Tata Kelola Parkir di Samarinda Diaudit

BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Samarinda Menilai Perbaikan Sistem Parkir Butuh Waktu dan Bukan Hal yang Mudah

“Di Indonesia, kendaraan pribadi masih dianggap terjangkau dan mudah dimiliki. Padahal, kota yang maju bukan diukur dari banyaknya orang miskin yang mampu membeli mobil, melainkan dari seberapa banyak masyarakat kaya yang memilih menggunakan angkutan umum,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya Samarinda dapat memiliki sistem transportasi umum yang layak, sehingga kebijakan seperti sistem ganjil genap dan larangan parkir di tepi jalan dapat diterapkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Menurut Manalu, pengurangan jumlah kendaraan pribadi akan memberikan banyak manfaat, mulai dari kelancaran lalu lintas, berkurangnya polusi udara, hingga menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, Manalu menambahkan bahwa sekitar 30 persen pengeluaran masyarakat saat ini dihabiskan untuk transportasi.

BACA JUGA: Tarif Parkir Big Mall dan City Centrum Samarinda Naik, Alasan Dishub Demi Tingkatkan PAD dan …..

Dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, ia yakin kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

Selain itu, subsidi bahan bakar yang selama ini membebani anggaran negara juga bisa ditekan, dan masyarakat bisa kembali ke gaya hidup yang lebih sehat.

Meski menyadari bahwa perubahan ini tidak akan terjadi dalam waktu singkat, Manalu menegaskan bahwa langkah awal harus segera diambil.

“Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Jika transportasi umum di Samarinda sudah tersedia dan memadai, kebijakan pendukung seperti ganjil genap dan larangan parkir akan mulai diberlakukan,” tutup Manalu.

Sumber: