Wakil Ketua DPRD Samarinda Menilai Perbaikan Sistem Parkir Butuh Waktu dan Bukan Hal yang Mudah

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Belum lama ini, video yang menayangkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun memarahi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) di hadapan wartawan viral di media sosial.

Bukan tanpa sebab, dalam Inpeksi Mendadak (Sidak) yang berlangsung pada Rabu (8/1/2025) itu Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menemukan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam tata kelola parkir.

Meski demikian, apa yang dilakukan Andi Harun itu dinilai bentuk upaya serius untuk memperbaiki Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda.

BACA JUGA : Jatam Kaltim Kritik Proses Revisi UU No 3 Th 2020 tentang Minerba

“Kami mendukung beliau sejak periode pertama, meskipun waktu itu hanya calon tunggal. Saya pikir apa yang dilakukan Pak Andi Harun itu sebenarnya baik-baik saja, hanya mungkin cara penyampaiannya berbeda dengan pemimpin lain,” ucap Ahmad Vananzda, saat diwawancarai langsung, pada Selasa (21/1/2025).

Baginya, langkah Andi Harun itu erat kaitannya dengan upaya meningkatkan PAD, terutama dari sektor parkir.

Adapun masalah pengelolaan parkir yang selama ini terus melibatkan pihak ketiga dianggap masih menjadi tantangan berat.

Pria yang populer disapa Ahmad itu menilai, persoalan tersebut juga bersinggungan dengan isu sosial, seperti nasib para juru parkir yang mata pencahariannya terancam.

BACA JUGA : Kebijakan Guru ASN Mengajar di Sekolah Swasta, Irhamsyah: Distribusi Guru di Negeri dan Swasta Harus Seimbang

“Kita tahu, sektor parkir ini sudah jadi masalah bertahun-tahun. Ketika melibatkan pihak ketiga banyak juru parkir kehilangan pekerjaan," tuturnya.

"Tapi kalau dikelola sendiri oleh pemerintah, masalahnya jadi lebih kompleks yaitu salah paham di lapangan. Misalnya soal setoran Rp 70.000 per minggu itu sementara tidak ada kesepakatan resmi soal itu,” sambungnya.

Menurutnya, memperbaiki sistem parkir bukanlah hal mudah. Selain membutuhkan waktu, perubahan ini harus dilakukan bertahap agar tidak memicu konflik sosial.

“Kita memang harus berbenah. Parkir sering dikuasai pihak-pihak tertentu, bahkan yang disebut-sebut preman. Mengganti sistem itu tidak bisa instan, perlu penyesuaian bertahap,” tegas Ahmad.

Sumber: