Pemkot Samarinda Kaji Pengadaan Bus Sekolah, Mudahkan Akses Pelajar dan Kurangi Risiko Kecelakaan Lalu lintas
Ilustrasi / Bus Sekolah yang telah diterapkan di Jakarta-(istimewa)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Menindaklanjuti kebijakan larangan membawa kendaraan bermotor bagi siswa sekolah di bawah usia 17 tahun, Pemerintah Kota Samarinda akan menyediakan fasilitas bus sekolah mulai tahun 2026 mendatang.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan bahwa Walikota Samarinda telah menginstruksikan penyediaan bus sekolah guna mendukung mobilitas pelajar.
“Nanti akan ada bus yang melayani siswa-siswi di sekolah. Rencana penempatan halte juga sedang dikaji. Kami ingin perencanaan ini matang ke depannya," ungkap Marnabas kepada Nomorsatukaltim, Kamis (6/3/2025).
Pada awal perencanaan program ini, nantinya akan berfokus terlebih dahulu pada sekolah-sekolah terpadu di kawasan Sungai Kunjang.
“Memang Pak Wali sudah menyuruh kita untuk menyediakan bus sekolah, terutama untuk sekolah terpadu di Sungai Kunjang. Di sana ada SD, SMP, dan SMA," terangnya.
BACA JUGA : Pemkot Samarinda Potong Anggaran Hingga Rp 75 Miliar Akibat Efisiensi
"Kami berharap sekolah terpadu ini bisa menjadi percontohan penerapan sistem bus sekolah di Samarinda. oleh karena itu, dukungan transportasi sangat diperlukan," sambung Marnabas.
Meski begitu, Pemkot juga mempertimbangkan penyediaan bus bagi sekolah-sekolah di daerah pinggiran Kota Samarinda, seperti di kawasan Sungai Siring.
“Memang betul jaraknya dekat tapi juga aktivitas lalu lintas di sana cukup padat, Apalagi termasuk jalan poros dimana mobil banyak yang laju. Ini menjadi pertimbangan kami untuk memperluas cakupan layanan bus sekolah,” kata Marnabas.
BACA JUGA : Tantangan KPU Mahulu di PSU: Keterbatasan Anggaran
“Kami berharap bisa mendapatkan lebih dari dua unit karena sekolah di Samarinda ini banyak, termasuk di daerah pinggiran yang juga membutuhkan akses transportasi yang lebih aman," tambahnya.
Diketahui, Pemkot Samarinda tengah mengkaji kemungkinan mendapatkan lebih dari dua unit bus sekolah dari pusat.
Ia menjelaskan bahwa kajian ini tidak hanya sebatas jumlah bus, tetapi juga mencakup skema operasional termasuk lokasi halte dan mekanisme pengelolaan.
Salah satu opsinya adalah menyerahkan pengelolaan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) atau pihak ketiga.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
