60 Persen Pemilih Masih Inginkan Politik Uang, Bawaslu Mahulu Ungkap Penyebabnya

60 Persen Pemilih Masih Inginkan Politik Uang, Bawaslu Mahulu Ungkap Penyebabnya

Komisioner Bawaslu Mahulu Bidang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Leonder Awang Ajaat.-(Disway Kaltim/ Iswanto)-

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Fenomena politik uang masih menjadi tantangan serius dalam setiap gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. 

Di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), politik uang terus menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat menjelang Pilkada 2024

Menurut Bawaslu, sebanyak 60 persen pemilih di Mahulu masih menginginkan atau cenderung menerima politik transaksional, di mana suara pemilih dipertukarkan dengan imbalan uang.

Komisioner Bawaslu Mahulu Bidang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Leonder Awang Ajaat, menjelaskan bahwa maraknya politik uang di Mahulu dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

BACA JUGA: Menkes Pertahankan Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja di PP 28/2024, ini Alasannya

BACA JUGA: Diduga Hilang Kendali, Truk Mixer Masuk Jurang di Jalan Poros Tenggarong-Samarinda

Salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang memaksa mereka untuk menerima uang dari pasangan calon (Paslon). 

"Fakta kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi. Kemudian ada juga pengaruh terhadap pemahaman masyarakat terkait pemberian, dia sudah menerima (uang), kemudian ada rasa di hati ini bahwa dia wajib untuk memilih itu,” ujar Awang kepada NOMORSATUKALTIM, Senin (2/9/2024).

Selain faktor ekonomi, kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat turut menjadi penyebab menguatnya praktik politik uang. 

Menurut Awang, pemahaman masyarakat yang rendah membuat mereka merasa harus membalas budi kepada Paslon yang memberikan uang, meskipun pilihan tersebut tidak sesuai dengan hati nurani mereka. 

BACA JUGA: Detik Terakhir Bursa Transfer, AS Roma Rekrut Dua Bek Veteran, Gratis Pula

BACA JUGA: Seberapa Tajir Rudy dan Isran Menurut LHKPN? Mari Cek Sama-sama Harta Kekayaannya 

Untuk mencegah terjadinya politik uang, Awang menekankan pentingnya meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. 

"Artinya kalau masyarakat kita pendidikan politiknya bagus, kemudian pemahaman tentang politik uang itu bagus maka, biar calon dan timnya menyogok tidak akan laku,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: