Perdana Ngantor di IKN, Jokowi Beri Nama 'Istana Garuda' untuk Kantor Presiden yang Baru

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Hari ini, Senin (29/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai hari pertamanya berkantor di Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). 

Di hari pertama ngantor di IKN, Jokowi mengumumkan nama resmi untuk Kantor Presiden yang baru, yaitu 'Istana Garuda'.

Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa nama 'Istana Garuda' diberikan oleh Jokowi sendiri dan kini telah resmi digunakan. 

"Beliau menyampaikan ini Istana Garuda, bukan Kantor Presiden lagi tapi namanya adalah Istana Garuda yang di bawah Istana Negara, official namanya Istana Garuda," ujar Basuki usai rapat internal bersama Jokowi di Kompleks Istana Garuda, IKN, Senin (29/7/2024).

BACA JUGA: Alasan Jokowi Gunakan Motor saat Resmikan Jembatan Pulau Balang

Dalam rapat tersebut, Basuki melaporkan perkembangan terbaru terkait pembangunan IKN kepada Jokowi. Presiden pun memberikan dua arahan utama dalam rapat itu. 

Pertama, Jokowi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penataan IKN agar mereka tidak merasa terpinggirkan. 

"Fokusnya pertama utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur ataupun bahkan digusur. Itu nanti dalam rangka kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat," tegasnya.

BACA JUGA: Pegiat UMKM Kerajinan Mengaku Belum Merasakan Dampak Pembangunan IKN

Arahan kedua dari Jokowi adalah terkait perizinan yang harus semakin cepat dan mempermudah masuknya investasi di IKN.

"Yang kedua untuk investasi, beliau juga memberikan, menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Cukup baik saja sekarang tapi harus cepat, apa pun perizinan dan sebagainya itu agar lebih cepat. Ini akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya," kata Basuki.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan agar masyarakat tidak merasa tergusur akibat pembangunan IKN. Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 256.000 hektare lahan di IKN, dan masyarakat yang harus direlokasi akan diberikan tempat yang lebih baik. 

BACA JUGA: Sikapi Informasi Simpang Siur, Sultan Paser Pastikan Diundang Upacara Kemerdekaan RI di IKN

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur tapi kalau bisa, kalau memang harus direlokasi carikan tempat yang lebih baik," ujar Basuki.

Sumber: