Pemprov Kaltim Bantah Anaktirikan Infrastruktur di Mahulu

Purwadi menilai, penetapan Mahulu sebagai daerah otonomi baru di Kaltim sama sekali tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sebagai daerah otonomi baru, kata Purwadi, seharusnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa memberikan perhatian serius. Bukan justru menganaktirikan dan menutup mata melihat ketertinggalan pembangunan yang ada.

BACA JUGA:Melalui Bimbingan Belajar, Sekelompok Perempuan ini Berupaya Mencegah Pernikahan Dini di Mahulu

“Akses ke Mahulu memang sangat sulit dijangkau. Belum lagi speed boat kena ombak Sungai Mahakam, mau lewat darat, kondisi jalan juga sangat buruk, belum lagi ban pecah di jalan. Ini kan anak tiri gitu loh. Artinya itu diberikan status, tapi tanpa diberi vitamin, tidak diperhatikan,” ucap Purwadi.

Ia juga menyoroti proses pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang tidak memperhatikan aspek pembangunan di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim, terutama Kabupaten Mahulu yang merupakan wilayah perbatasan negara.

“Kalau perlu pada saat presiden ke IKN, mampirlah ke Mahulu. Mahulu ini kan pintu gerbangnya Kaltim yang harus dijaga. Tapi justru internetnya nggak ada, air minum masih sulit, listrik masih sulit, belum lagi persoalan lainnya,” ujar Akademisi Unmul itu.

“Seharusnya linear, ketika kawasan IKN itu dibangun dengan megah, maka megah juga seluruh Kaltim. Harusnya begitu. Ini kan sulit, mau jualan pariwisata tapi akses jalannya susah, harga tiket pesawat mahal,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun juga turut menyampaikan aspirasinya terkait masih kurangnya perhatian pemerintah provinsi dan pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Mahulu.

BACA JUGA:Banyak Kader Gerindra Maju Pilkada Mahulu, Bonifasius: ‘Kita Dukung Semua’

Saat ini, kata Avun, Pemkab Mahulu masih fokus dalam pembangunan sarana pemerintahan, rumah sakit yang belum memadai, serta fasilitas pendidikan yang banyak diperhatikan.  Kemudian masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki kantor permanen.

“Artinya APBD kita di Mahulu ini fokusnya ke situ dulu. Kalau kita mau bangun jalan lagi dengan kondisi keuangan yang ada kan nggak mungkin. Nah kita berharap karena jalan Penghubung dari Kutai Barat sampai di Long Apari masih non status, kita berharap APBN lah yang lebih banyak ke situ,” kata Avun.

 

Sumber: