Pemkab Kutai Barat Siap Pertahankan Opini WTP

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam proses audit, tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur melakukan Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Pertemuan awal ini berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Sabtu (12/4/2025), menjadi titik penting dalam rangkaian proses audit tahunan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Entry meeting dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kutai Barat, H. Nanang Adriani, Sekretaris Daerah Ayonius, Plt. Asisten Administrasi Umum Kamius Junaidi, Kepala BKAD Petrus, para kepala OPD, serta jajaran pejabat eselon lainnya.

BACA JUGA : Dispora Kaltim Lanjutkan Pembinaan Akademi Taekwondo Lewat Sentra SPOBDA

Sementara itu, tim BPK RI dipimpin oleh Pengendali Teknis, Nana Suryana.

Dalam sambutannya, Nana menegaskan bahwa kehadiran BPK bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan memberikan penilaian objektif terhadap tata kelola keuangan daerah, serta menyampaikan saran konstruktif untuk perbaikan.

"Kami datang bukan untuk mencari-cari kekeliruan, melainkan menilai sejauh mana pengelolaan keuangan dijalankan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga ingin membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh jajaran Pemkab Kutai Barat," tegas Nana Suryana.

Wakil Bupati Kubar, Nanang Adriani menegaskan komitmen Pemkab dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BACA JUGA : Teras Kota Bangun Jadi Ikon Baru Kawasan Ulu Diresmikan Bupati Kukar

"Pemeriksaan LKPD merupakan momentum penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola keuangan kita. Saya berharap audit ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemkab Kutai Barat selama ini.

 "Capaian opini WTP bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kami berharap melalui sinergi yang kuat antara BPK dan jajaran Pemkab, prestasi ini bisa dipertahankan," tambah Nanang Adriani.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ayonius turut memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar bersikap proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sumber: