Pemkab Kutai Barat Siap Pertahankan Opini WTP

BACA JUGA : Pemkab Mahulu Gelar Pisah Sambut Kapolres dari Anthony Rybok kepada Eko Alamsyah

"Seluruh OPD wajib standby di tempat. Tidak boleh ada yang bepergian tanpa izin karena sewaktu-waktu BPK bisa saja membutuhkan klarifikasi atau dokumen tambahan. Kami ingin pastikan proses ini berjalan lancar dan tidak terkendala hanya karena kelalaian dalam penyediaan informasi," tegas Ayonius.

Ayonius juga mengingatkan bahwa transparansi tidak cukup hanya dari laporan tertulis, namun juga harus dibuktikan dengan kondisi nyata di lapangan.

"Tim audit akan turun langsung melihat hasil fisik pembangunan. Maka, kepala OPD terkait harus terlibat dan memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini menjadi bukti komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat, Petrus, dalam sesi pemaparan teknis menyampaikan bahwa pihaknya telah siap mendukung kelancaran audit. 

BACA JUGA : UMKM Kukar Naik Kelas, Edi Damansyah Ajak Komunitas Jaga Ikon Tenggarong

“Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk menyiapkan dokumen dan data pendukung LKPD. Prinsip kami adalah terbuka dan siap diaudit. Kami juga terus belajar dari catatan tahun-tahun sebelumnya agar penyusunan LKPD semakin baik setiap tahunnya,” ungkap Petrus.

Senada dengan itu, Plt. Asisten Administrasi Umum, Kamius Junaidi, menekankan pentingnya menjaga integritas selama proses audit berlangsung.

“Ini adalah momen refleksi bagi kita semua. Jangan ada yang menyembunyikan informasi atau data. Pemeriksaan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki," pungkasnya.

Sumber: