Bawaslu Kaltim Launching Indeks Kerawanan Pemilu, 10 Kabupaten/Kota Semuanya Rawan

Bawaslu Kaltim Launching Indeks Kerawanan Pemilu, 10 Kabupaten/Kota Semuanya Rawan

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung.-istimewa-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Sejumlah kabupaten/kota di Kaltim masuk dalam kategori rawan tinggi dan sedang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kondisi demikian dirilis Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kaltim.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung membeber lebih rinci.  IKP sendiri sudah di rilis oleh Bawaslu Repuplik Indonesia (RI) saat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), Februari 2024 lalu. Bertujuan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia ketika akan melangsungkan Pilkada. 

“Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah,” kata Galeh Akbar Tanjung saat Launching Indeks Kerawanan pemilu (IKP) di Setiap Hari Coffee Jalan Juanda, Samarinda, Sabtu 14 Juli 2024 malam. 

BACA JUGA:Temukan Pelanggaran Pilkada 2024? Lapor Saja ke 'Posko Kawal Hak Pilih' Bawaslu!

Pria yang kerap disapa Galeh itu menjelaskan, terdapat dua kabupaten yang masuk dalam kategori Rawan Tinggi adalah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar). Sementara delapan kabupaten/kota lainnya masuk kategori rawan sedang. 

Dalam proses pengambilan data IKP, ujar Galeh, ternyata bersamaan dengan keperluan data untuk Pemilu dan Pilkada 2024

Galeh pun menyampaikan sejumlah hal yang menjadi poin penting. Terutama pendalaman informasi mengenai Pemilu di Kaltim.

"Saat ini ada tahapan Pilkada serentak di Kaltim, karena itu Bawaslu memiliki kepentingan menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kaltim sebagai bagian dari pengingat terhadap potensi pelanggaran yang akan muncul pada tahapan Pilkada serentak tahun ni," jelasnya.

BACA JUGA:Pj Gubernur Kaltim Sebut Tiga Daerah ini Paling Rawan di Pilkada 2024

Ia juga menyebut, peringkat rawan di level provinsi di Indonesia berdasarkan konstruksi IKP yang terdiri dari 4 dimensi, 12 subdimensi, hingga 61 indikator. 

Untuk sosial politik, tambahnya, terdiri dari 3 subdimensi dan 16 indikator. Lalu penyelenggaraan pemilu, terdiri dari 5 subdimensi dan 24 indikator. 

"Sisanya untuk kontestasi dan partisipasi, terdiri dari 2 subdimensi 15 indikator dan 2 subdimensi 6 indikator," ujarnya.

Menurut Galeh, peran serta media sangat dibutuhkan. Termasuk dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 

“Bawaslu Kaltim mengapresiasi banyaknya wartawan yang hadir dalam Launching IKP ini. Kami butuh media, kami butuh teman-teman wartawan, agar pesan yang kami sampaikan sampai ke masyarakat," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: