Aktivis Gusdurian Samarinda Kritisi Sikap PBNU yang Ikut-ikutan Terima IUP Tambang

“Nah sampai sekarang kita tidak pernah mendengarkan penjelasan yang cukup komprehensif dari PBNU. Misalnya, terkait kenapa mereka menerima WIUPK itu,” sambungnya.

Asman menyebut, tugas NU sebenarnya melakukan transformasi masyarakat. Agar dapat menjadi penyeimbang kekuasaan. Ketika NU menerima IUP, maka sangat sulit sekali organisasi ini akan kritis terhadap kekuasaan. 

“Itu pasti, karena akan menjadi konflik kepentingan. Di satu sisi, NU akan punya bisnis yang sangat tergantung dengan regulasi maupun juga kemurah-hatian kekuasaan."

BACA JUGA:Ormas Keagamaan Sekarang Boleh Kelola Pertambangan

Jamaah Nahdatul Ulama (NU) Kaltim ini juga menegaskan bahwa tugas NU sejatinya adalah mentransformasi masyarakat. Sehingga bisa kritis terhadap kekuasaan negara yang dirasa tidak beres.

Lagipula di AD/ART (Anggaran Dasar dan Rumah Tangga) NU, terdapat usaha-usaha koperasi untuk menyejahterakan masyarakat dan mendukung roda organisasi.

“Dahulu kyai-kyai atau ulama NU, membangun koperasi yang melibatkan anggota dan membuat mereka sejahtera,” ujar Asman.

Bagi Asman, NU sudah menunjukkan  kontribusinya dalam konteks memperkuat ekonomi bangsa. Namun, pemberian izin hanya akan melemahkan NU itu sendiri.

“Saya tidak membayangkan misalnya, NU punya izin usaha dan pertama keluar itu malah di Kaltim. Kita tau dimana-mana usaha pertambangan pasti membuat konflik dengan masyarakat sekitar. Ini sangat rawan ke depan, NU akan dibenturkan dengan masyarakat di sekitar pertambangan,” sorotnya.

BACA JUGA:Terungkap Alasan Pemerintah Beri Izin Ormas Kelola Tambang, Menteri LHK: Daripada Tiap Hari Proposal

Asman menambahkan, kelompok masyarakat sipil seperti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Selama ini mengkritisi proses penghancuran lingkungan lewat pertambangan, kedepan akan bisa dihadapkan juga dengan PBNU.

“Orang yang menolak tambang mungkin dianggap melawan PBNU. Kemudian, dianggap juga tidak setuju dengan Islam nusantara. Jadi rawan sekali, sementara kita tau karakter dasar tambang ini pintu masuknya korupsi dengan kekerasan,” tandasnya.

Dalam catatan Jatam, di Kaltim masih ada 1.735 lubang bekas tambang. Di Kota Samarinda sendiri terdapat 349 lubang tanpa direklamasi dan sudah menewaskan 49 korban jiwa.

“Kalau kemudian NU menambang di Kaltim, itu akan menambah lubang-lubang terus mau direklamasi itu seperti apa. Mau menghancurkan bukit atau gunung dimana lagi, mengangkut tanah dari mana?” 

Sehingga bagi Azman, hal di atas perlu dipertimbangkan oleh pengurus NU. Dimana tata kelola pertambangan harus diperbaiki terlebih dahulu.

Sumber: