Kapolres Berau Komitmen Berantas Premanisme Berkedok Ormas

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Kapolres Berau, AKBP Khairul Basyar menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah hukumnya. 

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya laporan dari masyarakat terkait aksi intimidasi dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk tindakan premanisme, termasuk yang berlindung di balik nama ormas.

“Kami akan menindak tegas segala bentuk premanisme, siapapun pelakunya, termasuk mereka yang mengatasnamakan ormas. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prioritas utama kami,” tegas Kapolres AKBP Khairul Basyar, Kamis (3/4/2025).

BACA JUGA: Banjir Berau Mulai Surut, Bantuan Terus Mengalir ke Kampung-kampung Terdampak

BACA JUGA: Tragis! Anak di Derawan Diseret Buaya Saat Bermain di Tambak, Pencarian Masih Berlangsung

Praktik premanisme berkedok ormas selama ini telah menjadi ancaman bagi dunia usaha, mulai dari pemerasan hingga tindakan intimidasi.

Akibatnya, banyak perusahaan merasa tidak nyaman untuk berinvestasi, yang berimbas pada berkurangnya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Untuk itu, Polres Berau terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan imbauan terkait pemberantasan premanisme yang berkedok ormas. 

Melalui kegiatan dukungan media dan sosialisasi, kepolisian mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan yang meresahkan.

BACA JUGA: Akhir Pencarian Bocah Tenggelam di Berau, Ditemukan 10 Km dari Lokasi Hilang

BACA JUGA: Setelah Samarinda, Kini Warga Tenggarong Mengeluh Soal BBM Bermasalah

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemukan adanya tindakan premanisme dalam bentuk apapun, termasuk yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi tertentu,” ujarnya.

Dalam upaya pencegahan, Polres Berau aktif melakukan patroli dialogis serta berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. 

Sumber: