Ormas Keagamaan Diizinkan Urus Tambang, Jatam Kaltim Angkat Bicara

“Perusahan-perusahan besar yang memang bergerak di bidang pertambangan saja, masih ada yang belum beres menyelesaikan persoalan tambang ini. Jangan ditambah lagi dengan regulasi ini,” tegasnya.

BACA JUGA : Isu Perubahan Iklim dan Manajemen Air di Balikpapan Turut Jadi Pembahasan Dalam Rakernas Apeksi

Karena sampai sejauh ini, upaya Jatam dalam mengadvokasi masih banyak yang belum dapat terselesaikan.

Selain itu, Mareta melihat kebijakan ini sebagai langkah yang diambil oleh presiden untuk menjaga kroni-kroninya agar tetap setia, meskipun tidak lagi menjabat sebagai RI 1.

“Sejauh ini dari pengalaman saya, ketika melihat fenomena obral izin pertambangan di Kaltim. Biasanya terjadi mendekati waktu-waktu Pemilu. Kalau sebelum Pemilu disebut dengan Ijon Politik dan kalau sesudah disebut Politik balas budi,” terang Mareta.

Dirinya menilai, regulasi ini juga dapat menimbulkan konflik horizontal baru, mengingat efek dari peraturan ini bisa menjadi sebuah pusaran konflik baru di tengah-tengah masyarakat.

BACA JUGA : Jelang Idul Adha Permintaan Gas Melon Naik, Pertamina Tambah Stok di Samarinda

“Saya melihat dari kebijakan ini, bisa menghasilkan suatu pusaran konflik baru antar rakyat dengan rakyat, bahkan dengan yang seiman sekalipun bisa terbentur akibat kebijakan ini,” pungkasnya.

Sumber: ormas keagamaan diizinkan urus tambang jatam kaltim angkat bicara