PMII Kaltim-Kaltara Tegaskan Ada Ratusan Tambang Ilegal di Kaltim Belum Ditindak

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Polemik pertambangan di kalimantan timur (Kaltim) menjadi perbincangan publik sejak lama.

Bahkan saat debat ke 4, calon wakil presiden (cawapres) beberapa hari lalu, ilegal mining juga menjadi sorotan salah satu kandidat pemilu 2024 itu.

Dalam debat capres, Mahfud MD menyebut, maraknya mafia pertambangan terjadi di Indonesia.

Ia mengungkap, beratnya melakukan pemberantasan mafia tambang dan rumitnya mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena ada backup dari aparat dan para pejabat. 

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Timur Kalimantan Utara (PKC PMII Kaltim-kaltara), Sainuddin menyebut, pernyataan Mahfud MD sesuai fakta di lapangan. 

Ia mencontohkan ilegal mining yang marak di Kaltim. Tahun 2023 lalu, sedikitnya ada 161 titik tambang ilegal menyebar di tanah borneo. Senada dengan Mahfud MD, Ketua PKC Kaltim-kaltara ini juga paham kesulitan memberantas mafia di dunia pertambangan Kaltim.

"Saya sependapat dengan pernyataan pak mahfud, tentu karena saya sebagai warga kaltim sangat paham bagaimana buruknya dunia pertambangan yang ada di Kaltim," kata Sainuddin.

"Banyak pertambangan Kaltim. Yang ilegal gak kalah banyak. Kalau mengutip pernyataan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Kaltim, tahun 2023, ada 161 titik tambang ilegal yang beredar di Kaltim. Itu yang baru diketahui," sambung Jay panggilan akrabnya.

Lebih lanjut ia sampaikan, perlunya pemberantasan kasus ilegal mining sampai ke menyentuh pelaku dan mafia dalam pertambangan.

Jay mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri Persengkongkolan jahat yang diduga melibatkan aparat dan pejabat setempat.

"Saya tantang KPK hari ini, untuk turun ke Kaltim dan melakukan investigasi. Melaksanakan pemberantasan kasus korupsi yang ada di pertambangan," kata dia.

"Karena sejauh ini saya berkeyakinan bahwa tambang ilegal ini merajalela karena ada kelompok elit dibelakangnya," ungkap Sainuddin.

Lebih jauh, Ketua PKC PMII Kaltim-kaltara ini berani menunjukan beberapa titik yang dinilainya ilegal. Hal ini berdasarkan penelusuran dan data yang telah diperolehnya dari berbagai sumber.

"saya sangat yakin bahwa ada titik lain yang tidak di ketahui dan bukan bagian dari 161 titik tersebut. Artinya tambang ilegal inikan marak, tapi lucunya kenapa permasalahan yang cukup lama ini tidak bisa dibersihkan secara tuntas," jelasnya.

Sumber: