Menkeu Minta Perbankan Tidak Tahan Penyaluran Kredit di 2024

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta perbankan untuk tidak menahan penyaluran kredit pada tahun 2024.

Menurut Sri Mulyani, saat ini pertumbuhan kredit dan investasi terbilang cukup baik, meski belum setinggi yang diharapkan. Sehingga perlu upaya untuk melanjutkan kinerja positif tersebut.

"Makanya, jangan sampai di 2024 ada sedikit ngerem untuk pertumbuhan kredit,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah seminar di Jakarta, belum lama ini.

Pasalnya, persoalan pada penyaluran kredit akan berdampak pada sisi investasi. Oleh sebab itu, urgensi untuk mempertahankan kinerja kredit terbilang cukup tinggi.

Meski begitu, Menkeu memastikan akan tetap melanjutkan berbagai upaya lainnya yang akan mendorong masuknya investasi asing (foreign direct investment/FDI), seperti melalui hilirisasi dan program reformasi pada sektor bisnis.

Diketahui, kredit perbankan tercatat tumbuh 8,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2023 menjadi Rp6.902,98 triliun.

Dilansir dari Antara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, kontributor pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya adalah kredit dari bank badan usaha milik negara (BUMN) yang tumbuh 11,76 persen per tahun.

Menurutnya, kualitas kredit tetap terjaga pada Oktober 2023 dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bersih sebesar 0,77 persen. Sedangkan tingkat NPL gross sebesar 2,42 persen.

Kinerja industri perbankan yang solid dan resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global juga tampak dari tingkat return on assets (ROA) perbankan yang sebesar 2,73 persen. Tingkat kecukupan permodalan atau capital adequacy rasio (CAR) bank yang sebesar 27,48 persen.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank juga masih tumbuh 3,43 persen secara tahunan pada Oktober 2023 menjadi Rp8.198,8 triliun dengan pertumbuhan deposito yang sebesar 5,56 persen year on year menjadi penyumbang pertumbuhan DPK terbesar.

Rasio alat likuid terhadap Non Core Deposit (AL/NCD) dan AL/DPK masing-masing naik dari bulan sebelumnya menjadi 117,29 persen dan 26,36 persen atau jauh di atas threshold 50 persen dan 10 persen.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, OJK juga terus mendorong perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Sumber: